Aceh Utara, Infoaceh.net — Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian pascabencana banjir bandang melalui penerapan skema padat karya, di mana petani Aceh akan mengerjakan kembali lahannya sendiri dan upahnya dibayarkan langsung oleh pemerintah pusat.
Penegasan tersebut disampaikan Mentan saat Groundbreaking Rehabilitasi Lahan Sawah Terdampak Bencana dan Penyerahan Bantuan Kementerian Pertanian serta Bapanas Peduli Provinsi Aceh Tahun 2026, yang digelar di Meunasah Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (15/1/2026).
Dalam keterangannya, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Pertanian, total kerusakan lahan pertanian akibat bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai sekitar 100 ribu hektare.
“Khusus Aceh, tingkat kerusakan berat hanya sekitar 5 – 10 persen. Selebihnya merupakan kerusakan ringan dan sedang,” ujarnya.
Mentan menegaskan, pemerintah akan memprioritaskan penanganan lahan dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang, sebelum menyelesaikan lahan dengan kerusakan berat.
“Insya Allah kita mulai dari yang ringan dan sedang, lalu terakhir yang berat. Target kita selesaikan sekitar 90 sampai 95 persen agar sawah saudara-saudara kita bisa kembali berproduksi. Kita siapkan bantuan benih gratis dan skema padat karya,” kata Andi Amran.
Ia menjelaskan, melalui skema padat karya tersebut, pemilik sawah akan dilibatkan langsung untuk mengerjakan lahannya sendiri.
Dengan demikian, selain lahannya pulih, masyarakat juga memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Untuk wilayah Aceh, diperkirakan terdapat sekitar 10 ribu hektare lahan pertanian yang membutuhkan penanganan.
Kebutuhan Hari Orang Kerja (HOK) diperkirakan mencapai 200 ribu HOK, yang seluruh upahnya akan dibayarkan secara harian oleh pemerintah pusat.
“Saudara-saudara kita sedang membutuhkan uluran tangan. Saatnya kita percepat pemulihan. Kami sangat merasakan apa yang bapak dan ibu rasakan, karena kami juga berasal dari desa dan pernah mengalami bencana. Ikatan emosional kami dengan Aceh sangat kuat,” ungkap Mentan.
Menteri Pertanian memastikan proses rehabilitasi akan dilakukan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran. Fokus utama adalah mengembalikan produktivitas lahan yang mengalami kerusakan ringan dan sedang, sementara lahan dengan kerusakan berat tetap ditangani secara paralel.
Menurutnya, sebagian besar lahan terdampak bencana bukanlah hilang, melainkan tertutup lumpur. Bahkan, lumpur tersebut mengandung humus yang berpotensi meningkatkan kesuburan tanah apabila dikelola dengan baik.
Dalam pelaksanaan program ini, Kementerian Pertanian menegaskan tidak akan melibatkan kontraktor besar.
Seluruh proses rehabilitasi akan melibatkan langsung pemilik lahan dan masyarakat setempat.
“Pemerintah pusat akan menyiapkan alat dan mesin pertanian, traktor, perbaikan jaringan irigasi, serta pemetaan lahan menggunakan teknologi drone. Ini merupakan arahan langsung Presiden RI,” jelasnya.
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menyerahkan data kerusakan sektor pertanian dan perkebunan akibat bencana secara langsung kepada Menteri Pertanian.
“Data tersebut akan menjadi dasar penanganan lanjutan dan akan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat Aceh Tengah,” kata Haili Yoga.
Ia berharap kebijakan padat karya yang diterapkan pemerintah pusat benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh para petani.
“Kami berharap program ini mampu mempercepat pemulihan ekonomi rakyat, seiring dengan pulihnya lahan pertanian yang terdampak bencana,” ujarnya.
Melalui program padat karya dan percepatan rehabilitasi lahan pertanian ini, pemerintah pusat dan daerah optimistis sektor pertanian Aceh dapat segera bangkit, produksi pangan kembali normal, serta kesejahteraan petani yang terdampak bencana dapat pulih secara berkelanjutan.
