Aceh Besar, Infoaceh.net — Bupati Aceh Besar Muharram Idris atau Syech Muharram mendorong penguatan kearifan lokal melalui pelestarian Bahasa Aceh di lingkungan sekolah.
Ia mengingatkan para guru akan pentingnya menjaga identitas daerah agar tidak tergerus perkembangan zaman.
“Bek tuwo beu le neupeureunoe bahasa Aceh, tanyoe harus bangga deungon bahasa droe, jangan sampai bahasa ibu kita hilang. Nyoe bahasa Aceh ka gadoh, ka abeh tanyoe, bek sampe abeh tanyoe, ka abeh bahasa Aceh, nyoe tanggong jaweub guru untuk menjaga. Kalau bukan guru yang menjaga, siapa lagi?” ujarnya, disambut tepuk tangan hadirin.
Hal itu disampaikan Syech Muharram dalam suasana hangat pelantikan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Aceh Besar periode 2025–2030 di Orion Hall, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Jum’at (6/2/2026) malam.
Dalam momentum tersebut, Ketua TP-PKK Aceh Besar Rita Mayasari resmi dikukuhkan sebagai Bunda Guru Aceh Besar oleh Ketua PGRI Aceh Al Munzir.
Setelah pengukuhan, Rita Mayasari dipakaikan selempang oleh Bupati Aceh Besar, disaksikan Wakil Bupati Syukri A. Jalil, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, Sekda Aceh Besar Bahrul Jamil, unsur Forkopimda, Ketua MPD Aceh Besar Prof Dr Mustanir Yahya, serta ratusan guru yang hadir.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada pengurus PGRI yang baru dilantik dan berharap kepengurusan baru mampu menghadirkan energi, inovasi, dan kreativitas dalam mengawal dunia pendidikan di Aceh Besar.
“PGRI harus menjadi pelindung dan pengayom guru-guru kita. Guru adalah kunci lahirnya generasi cerdas. Kemajuan daerah sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusianya,” kata Muharram.
Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman bagi guru dan peserta didik.
Menurutnya, keharmonisan antara kepala sekolah dan guru menjadi fondasi penting peningkatan mutu pendidikan.
Bupati juga menyinggung rencana peremajaan kepala sekolah di Aceh Besar dalam waktu dekat. Ia berharap rekomendasi PGRI menjadi pertimbangan penting dalam proses tersebut.
“PGRI lebih memahami karakter dan psikologi anggotanya. Kepala sekolah harus menjadi teladan, bukan sosok yang menekan. Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman, bukan menakutkan,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti pemerataan layanan pendidikan hingga ke wilayah 3T dan kepulauan seperti Pulo Aceh, Lhoong, dan Lembah Seulawah. Menurutnya, seluruh anak Aceh Besar berhak memperoleh pendidikan yang setara.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat untuk keluarga kurang mampu.
Di Aceh Besar, dua lokasi telah dipersiapkan, salah satunya di Bukit Mesara, Kecamatan Kuta Cot Glie.
Bupati juga memaparkan sejumlah program strategis pendidikan, di antaranya penguatan program Beut Kitab Sikula yang telah berjalan di 46 SD dan SMP, rencana pembangunan IPDN seluas 37 hektare di Kota Jantho, SMAN Rakyat, serta pengembangan perguruan tinggi di ibu kota kabupaten.
Ia berharap seluruh elemen, termasuk PGRI, mendukung visi menjadikan Jantho sebagai Kota Pendidikan.
Ketua PGRI Aceh Al Munzir mengapresiasi dukungan penuh Pemkab Aceh Besar terhadap organisasi guru. Ia menyebut pelantikan tersebut menjadi yang pertama dihadiri lengkap oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekda.
“Ini bentuk soliditas pemerintah daerah terhadap guru. Kami sangat mengapresiasi,” ujarnya.
Al Munzir menegaskan PGRI adalah organisasi profesi, bukan organisasi politik, yang harus fokus pada peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru, termasuk pendampingan hukum.
“Kalau setelah dilantik hanya untuk berleha-leha dan mempertahankan kekuasaan atau mencari jabatan, maka berhentilah menjadi pengurus PGRI. Porsinya terbatas hanya 23 orang. Jangan pikirkan diri pribadi, tetapi pikirkan pengembangan guru hingga pendampingan hukum. PGRI harus hadir untuk itu,” tegasnya.
Ketua PGRI Aceh Besar yang baru dilantik, Munadi, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia menjelaskan PGRI Aceh Besar memiliki 23 pengurus cabang sesuai jumlah kecamatan dengan ribuan anggota di berbagai satuan pendidikan.
“Amanah ini bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Jangan bertanya apa yang PGRI berikan kepada kita, tetapi apa yang bisa kita berikan kepada PGRI,” ujarnya.
Munadi menegaskan komitmen PGRI berada di garda terdepan membela dan mendampingi guru, sekaligus mendukung program Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam memajukan pendidikan.
