Banda Aceh, Infoaceh.net — Dinamika politik di Aceh kian menghangat pasca mencuatnya berbagai gesekan internal di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Di tengah situasi tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh yang juga Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, dikabarkan telah mengantongi dua nama sebagai calon kuat Ketua DPRA menggantikan Zulfadli atau Abang Samalanga.
Dua figur yang masuk dalam radar tersebut adalah Anggota DPRA berasal dari Partai Aceh, yakni Azhari M. Nur yang dikenal dengan sapaan Haji Maop, serta Saiful Bahri atau Pon Yaya.
Keduanya dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman politik yang cukup untuk mengisi posisi strategis sebagai pimpinan DPRA.
Informasi yang diperoleh dari sumber internal di lingkaran dekat Mualem menyebutkan bahwa penjaringan dua nama tersebut merupakan hasil dari rangkaian konsultasi lintas wilayah.
Proses tersebut tidak hanya berlangsung di dalam negeri, tetapi juga melibatkan pertemuan di Malaysia, Jakarta, dan Medan, serta diskusi intensif bersama elite DPA Partai Aceh dalam beberapa hari terakhir.
“Ini bagian dari upaya mencari stabilitas. Dua nama sudah disiapkan, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Mualem,” ujar sumber tersebut, Kamis (9/4/2026).
Langkah ini dinilai sebagai respons atas meningkatnya ketegangan internal di DPRA yang mulai terbuka ke publik.
Situasi tersebut memuncak saat rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 pada Senin (6/4/2026).
Dalam forum tersebut, sejumlah anggota dewan secara terbuka menyampaikan ketidaknyamanan terhadap gaya kepemimpinan Abang Samalanga.
Bahkan, muncul usulan agar gubernur melakukan pertemuan langsung dengan seluruh anggota DPRA tanpa kehadiran unsur pimpinan.
“Pak gubernur, kami meminta seluruh anggota DPRA berjumpa dengan gubernur tanpa pimpinan,” ujar Anggota DPRA dari Fraksi PKB Rijaluddin, yang langsung disambut persetujuan mayoritas forum.
Tak hanya itu, sikap Abang Samalanga dalam forum juga menjadi sorotan, yang tampak arogan saat berkomunikasi dengan Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah.
Dalam momen tersebut, ia terlihat berbicara dengan nada tinggi terkait pelaksanaan reses dan pokok pikiran (pokir) dewan yang menurutnya dilindungi undang-undang.
Sumber yang sama menilai, rangkaian peristiwa ini menunjukkan adanya persoalan komunikasi yang cukup serius, baik di internal DPRA maupun dalam hubungan dengan mitra strategis seperti partai koalisi dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Ini bukan sekadar persoalan personal, tetapi menyangkut efektivitas komunikasi politik dan koordinasi kelembagaan,” jelasnya.
Meski sinyal pergantian pimpinan DPRA semakin menguat, hingga saat ini belum ada kepastian resmi terkait waktu pengambilan keputusan.
Namun demikian, konsolidasi politik dinilai semakin mendesak guna menjaga stabilitas pemerintahan dan keharmonisan hubungan antarlembaga di Aceh.
“Pergantian itu kemungkinan besar terjadi. Tinggal menunggu momentum yang tepat,” tutup sumber tersebut.
