Politik

Pemberhentian Ketua DPRK Nagan Raya Dipersoalkan, Kuasa Hukum Pertanyakan Legalitas Proses BKD

NAGAN RAYA, Infoaceh.net – Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya yang menyetujui pemberhentian tetap Mohd. Rizki Ramadhan dari jabatan Ketua DPRK pada Kamis (19/11/2026) dipersoalkan oleh tim kuasa hukumnya.

Bahrul Ulum SH MH bersama Raja Inal Manurung SH mempertanyakan prosedur yang mendasari proses pemberhentian tersebut, khususnya berkaitan dengan mekanisme etik yang menjadi landasan rekomendasi Badan Kehormatan Dewan (BKD).

Bahrul menegaskan, pihaknya menghormati keputusan DPRK Nagan Raya yang didasarkan pada usulan atau rekomendasi BKD.

Baca Juga:  NasDem Aceh Gelar 11 Kegiatan HUT ke-15, Libatkan Masyarakat hingga Puncak Perayaan 11 November

Namun, ia mengingatkan bahwa setiap proses etik wajib mengikuti tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian tim kuasa hukum adalah Pasal 112 Tata Tertib DPRK Nagan Raya.

Menurutnya, pasal tersebut telah mengatur tata cara etik. Akan tetapi, pihaknya mempertanyakan apakah lembaga legislatif setempat sudah memiliki aturan khusus mengenai tata beracara kode etik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan tersebut.

Baca Juga:  Jangan Biarkan Persoalan Bendera Mengorbankan Nyawa Rakyat Aceh dan Mengusik Perdamaian

“Kami menghormati keputusan DPRK, tetapi proses etik tetap harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Bahrul dalam keterangannya, Kamis (19/11).

Ia menilai, rekomendasi BKD maupun keputusan politik DPRK tidak boleh mengesampingkan ketentuan prosedural.

Pihaknya menyayangkan apabila tahapan pemberhentian dilakukan tanpa mengikuti mekanisme hukum yang semestinya.

Bagi kuasa hukum, kejelasan dasar hukum dan kepatuhan terhadap tata cara etik merupakan aspek penting dalam memastikan keputusan lembaga legislatif berjalan sesuai prinsip hukum.

image_print
Harian Aceh Indonesia
Netizen Harian Aceh

Beri Komentar

Artikel Terkait