Aceh

APBA Rp32,179 Miliar Mengalir untuk Fasilitas Polda-Kejati Aceh hingga Kodam IM, Siapa Kontraktornya?

BANDA ACEH, Infoaceh.net – Alokasi anggaran proyek APBA tahun 2025 senilai Rp32,179 miliar mengalir untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas sejumlah instansi vertikal di Aceh.

Selain mempertanyakan transparansi perusahaan pelaksana, perhatian juga tertuju pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat kelebihan dan potensi kelebihan pembayaran pada enam proyek.

Sorotan ini mencuat di tengah bantahan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, terhadap tudingan mantan Anggota BAIS TNI, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, mengenai dugaan monopoli proyek APBA hingga keterlibatan aparat dalam pengaturan pekerjaan pemerintah.

Data anggaran dan hasil pemeriksaan BPK tersebut menghadirkan pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka: bagaimana proses pengadaan sembilan proyek itu dilaksanakan, siapa seluruh perusahaan yang mengerjakannya, serta sejauh mana temuan kelebihan pembayaran telah ditindaklanjuti?

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBA 2025, sembilan paket pekerjaan untuk fasilitas instansi vertikal memiliki total pagu Rp32,179 miliar.

Polda Aceh memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp13,549 miliar, untuk dua pekerjaan. Masing-masing rehabilitasi Gedung Direktorat Intelkam senilai Rp6,864 miliar dan pembangunan lanjutan Gedung Propam sebesar Rp6,685 miliar.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mendapatkan alokasi Rp11,515 miliar untuk tiga pekerjaan, meliputi pembangunan lanjutan Gedung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Rp9,6 miliar, pembangunan rumah dinas Wakajati Rp1,355 miliar, serta rehabilitasi Ruangan Forkopimda/Asdatun Rp560 juta.

Selanjutnya, pembangunan Aula Kodam Iskandar Muda dialokasikan Rp4,75 miliar.

Sementara itu, pembangunan rumah dinas Ketua Pengadilan Tinggi Aceh memperoleh pagu Rp900 juta, pembangunan fasilitas Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Aceh Rp825 juta, serta rehabilitasi pagar kantor BAIS di kawasan Neusu, Banda Aceh, sebesar Rp640 juta.

Angka Rp32,179 miliar tersebut merupakan pagu perencanaan sembilan paket pekerjaan, bukan uang tunai yang diserahkan langsung kepada masing-masing instansi penerima fasilitas.

BPK Temukan Selisih Pembayaran Rp142,55 Juta

Persoalan semakin menarik setelah hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Aceh mengungkap sejumlah ketidaksesuaian pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan Lampiran 24 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Aceh Buku II atas APBA 2025 tertanggal 19 Juni 2026, terdapat enam kontrak pekerjaan dengan nilai keseluruhan Rp29.405.310.000 dan pembayaran tercatat sebesar Rp25.387.143.385.

Dari pemeriksaan tersebut, BPK mencatat kelebihan pembayaran sebesar Rp31.296.739,48 serta potensi kelebihan pembayaran Rp111.258.274,45.

Jika digabungkan, nilai kedua temuan tersebut mencapai Rp142.555.013.

Namun, kedua kategori itu harus dibedakan. Kelebihan pembayaran merupakan temuan pembayaran yang telah dinilai tidak sesuai, sedangkan potensi kelebihan pembayaran masih memerlukan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan dan verifikasi.

Temuan tersebut tersebar pada enam pekerjaan. Pada pembangunan Aula Kodam Iskandar Muda dengan nilai kontrak Rp4,675 miliar, BPK mencatat potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp85,32 juta.

Kemudian, rehabilitasi Gedung Direktorat Intelkam Polda Aceh dengan nilai kontrak Rp6,785 miliar ditemukan potensi kelebihan pembayaran Rp25,94 juta.

Sementara pembangunan lanjutan Gedung Propam Polda Aceh senilai Rp6,584 miliar tercatat mengalami kelebihan pembayaran Rp4,55 juta.

Di lingkungan Kejati Aceh, pembangunan lanjutan Gedung Diklat dengan nilai kontrak Rp9,485 miliar mencatat kelebihan pembayaran Rp14,96 juta.

Baca Juga:  Kepala BNNP Sebut Sebagian Masyarakat Aceh Terlibat Jaringan Narkoba

Rehabilitasi Ruangan Forkopimda/Asdatun senilai Rp550,29 juta juga ditemukan kelebihan pembayaran Rp6,85 juta.

Adapun pembangunan rumah dinas Wakajati dengan nilai kontrak Rp1,326 miliar mencatat kelebihan pembayaran Rp4,95 juta.

Temuan tersebut tentu membutuhkan penjelasan dari pihak-pihak terkait, terutama mengenai penyebab perbedaan volume pekerjaan, dasar perhitungan pembayaran, serta tindak lanjut rekomendasi BPK.

Siapa Perusahaan Pelaksana Proyek?

Selain persoalan pembayaran, transparansi identitas perusahaan penyedia jasa menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri.

Salah satu dokumen perhitungan volume pekerjaan atau MC-100 untuk proyek pembangunan Aula Kodam yang dipublikasikan melalui Scribd mencantumkan CV Jaguar Utama sebagai kontraktor pelaksana dan CV Alpin Patiraya Consultant sebagai konsultan pengawas.

Meski demikian, informasi tersebut masih perlu dicocokkan dengan dokumen kontrak resmi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh sebagai instansi pelaksana anggaran.

Sementara identitas perusahaan pelaksana dan konsultan pengawas untuk paket pekerjaan lainnya belum dapat dipastikan berdasarkan dokumen yang tersedia.

Padahal, informasi mengenai nama perusahaan, nilai kontrak, metode pemilihan penyedia, waktu pelaksanaan, konsultan pengawas, hingga realisasi pembayaran merupakan bagian penting dari transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Publik berhak mengetahui apakah seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, apakah perusahaan pemenang memenuhi persyaratan, serta apakah pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi kontrak.

Keterbukaan tersebut juga penting untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan, pengaturan pemenang tender, maupun praktik penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.

Namun, dugaan monopoli atau pengaturan proyek tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan besarnya pagu anggaran maupun temuan kelebihan pembayaran. Hal tersebut membutuhkan bukti dan pemeriksaan lebih lanjut oleh lembaga berwenang.

Temuan pada enam proyek instansi vertikal tersebut juga perlu dilihat dalam konteks pemeriksaan yang lebih luas.

Secara keseluruhan, BPK memeriksa 31 paket hibah senilai Rp56,296 miliar pada Dinas Perkim Aceh dan Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Dari pemeriksaan itu, BPK menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp443,99 juta. Sebanyak Rp33,75 juta di antaranya telah disetorkan saat pemeriksaan berlangsung.

Selain itu, terdapat potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp121,88 juta.

Artinya, persoalan yang ditemukan BPK tidak hanya berkaitan dengan proyek fasilitas instansi vertikal, tetapi juga menyangkut pelaksanaan sejumlah paket hibah lainnya.

Kondisi ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Aceh, khususnya dalam memperkuat pengawasan perencanaan, pelaksanaan kontrak, pengukuran volume pekerjaan, serta pencairan anggaran.

KPK Pernah Soroti Hibah untuk Instansi Vertikal

Persoalan alokasi hibah APBA kepada instansi vertikal sebelumnya juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada Mei 2026, KPK menyoroti pemberian hibah kepada instansi vertikal, terutama berkaitan dengan kebutuhan, skala prioritas penggunaan anggaran, dan kemungkinan terjadinya tumpang tindih pembiayaan antara APBA dan APBN.

Sorotan tersebut penting karena instansi vertikal pada dasarnya memiliki struktur pembiayaan melalui anggaran kementerian atau lembaga masing-masing.

Pemberian dukungan melalui APBA tentu membutuhkan pertimbangan yang jelas, mulai dari urgensi kebutuhan, dasar kewenangan, manfaat bagi masyarakat Aceh, hingga kepastian bahwa pembiayaan tersebut tidak menduplikasi anggaran pemerintah pusat.

Baca Juga:  Dari Pengibaran Bendera Bulan Bintang ke Pengungkapan Pabrik Sabu, Ada Apa dengan Pidie?

Pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana pembangunan dan rehabilitasi fasilitas instansi vertikal menjadi prioritas dibandingkan kebutuhan masyarakat yang masih membutuhkan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan, serta pemulihan pascabencana.

Apalagi, setiap rupiah APBA bersumber dari keuangan publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Pada 16 November 2026, Nurlis Effendi membantah tudingan Sri Radjasa Chandra mengenai dugaan penguasaan proyek APBA hingga keterlibatan aparat dalam pengaturan pekerjaan.

Nurlis menegaskan proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh dilaksanakan secara elektronik serta berada dalam pengawasan lembaga terkait.

Ia juga meminta pihak-pihak yang memiliki bukti pelanggaran agar menyampaikannya kepada lembaga berwenang.

Pernyataan tersebut merupakan sikap resmi Pemerintah Aceh yang perlu ditempatkan secara proporsional.

Namun, penegasan pengadaan dilakukan secara elektronik tidak dengan sendirinya menghilangkan kebutuhan untuk membuka informasi mengenai proses pemilihan penyedia, identitas kontraktor, pelaksanaan pekerjaan dan hasil pemeriksaan keuangan.

Sistem elektronik merupakan instrumen transparansi, tetapi kualitas tata kelola tetap harus dibuktikan melalui kepatuhan prosedur, persaingan yang sehat, kesesuaian pekerjaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Karena itu, bantahan terhadap tudingan monopoli seharusnya dapat diikuti dengan keterbukaan data agar masyarakat bisa melakukan pengawasan berdasarkan dokumen dan fakta, bukan sekadar saling membantah.

Kini, setidaknya terdapat beberapa persoalan yang membutuhkan penjelasan terbuka dari Pemerintah Aceh dan instansi terkait.

Pertama, siapa seluruh perusahaan kontraktor dan konsultan pengawas yang mengerjakan sembilan paket proyek fasilitas instansi vertikal tersebut?

Kedua, bagaimana mekanisme pemilihan penyedia untuk masing-masing pekerjaan, termasuk apakah seluruhnya melalui tender atau menggunakan metode pengadaan lainnya sesuai ketentuan?

Ketiga, apa penyebab kelebihan dan potensi kelebihan pembayaran yang ditemukan BPK pada enam proyek tersebut?

Keempat, berapa nilai temuan yang telah dikembalikan ke kas daerah dan bagaimana perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK?

Kelima, bagaimana Pemerintah Aceh memastikan pemberian hibah kepada instansi vertikal tidak menimbulkan tumpang tindih pembiayaan dengan APBN?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar polemik mengenai dugaan monopoli proyek APBA tidak berhenti pada perang pernyataan.

Masyarakat membutuhkan transparansi yang dapat diuji melalui dokumen pengadaan, kontrak pekerjaan, hasil pemeriksaan, serta bukti penyelesaian temuan keuangan.

Temuan BPK mengenai pelaksanaan kontrak bukan otomatis membuktikan adanya monopoli, korupsi, ataupun keterlibatan aparat dalam pengaturan proyek. Namun, temuan tersebut merupakan fakta pemeriksaan yang patut ditindaklanjuti secara serius.

Pemerintah Aceh melalui Dinas Perkim, instansi penerima fasilitas, perusahaan kontraktor, serta konsultan pengawas perlu memberikan penjelasan agar tidak muncul ruang spekulasi di tengah masyarakat.

Redaksi Infoaceh.net membuka ruang hak jawab, klarifikasi dan koreksi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Sebab, persoalan utamanya bukan sekadar siapa yang membantah tudingan monopoli proyek, melainkan apakah seluruh penggunaan uang rakyat benar-benar transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

image_print
Harian Aceh Indonesia
Netizen Harian Aceh

Beri Komentar

Artikel Terkait