BANDA ACEH, Infoaceh.net – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, akhirnya angkat bicara menyikapi polemik penanganan kasus dugaan jarimah liwath yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD.
Dalam pernyataannya melalui video yang diunggah di media sosial, Ahad (15/11/2026), Illiza menegaskan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh mendukung penegakan syariat Islam.
Namun, pemerintah kota tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses hukum pidana yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Pernyataan Illiza tersebut muncul di tengah sorotan masyarakat terhadap keputusan penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Banda Aceh yang mengeluarkan tersangka FD bersama seorang pria berinisial AM dari tahanan setelah masa penahanan berakhir.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena FD sebelumnya merupakan pejabat yang pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Illiza menekankan pentingnya memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah kota, menurut substansi pernyataannya, tidak boleh mencampuri kewenangan penyidik, terutama dalam proses hukum pidana.
Di sisi lain, Illiza juga menyoroti perlunya pembenahan regulasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Ia mengarahkan perhatian pada peran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam membahas persoalan kekosongan atau kelemahan pengaturan hukum dalam Qanun Aceh.
Harapannya, pembenahan regulasi dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik sekaligus memperkuat pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
Kasus FD menjadi ujian penegakan syariat Islam
Kasus yang melibatkan FD bermula dari penggerebekan oleh petugas Wilayatul Hisbah pada Rabu, 12 Agustus 2026.
FD dan AM ditemukan di ruang kerja FD di Kantor Inspektorat Kota Banda Aceh setelah petugas menerima informasi mengenai keberadaan seorang pria di kantor tersebut di luar jam kerja.
Keduanya kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Pada 18 Agustus 2026, FD dan AM ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan jarimah liwath berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Penanganan perkara tersebut kemudian menghadapi persoalan pembuktian unsur pidana.
Penyidik Satpol PP-WH Banda Aceh telah berkoordinasi dengan Satpol PP-WH Aceh untuk melengkapi proses penyidikan. Namun, berdasarkan penjelasan Kasatpol PP-WH Banda Aceh, Muhammad Rizal, petunjuk jaksa menyatakan unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Jinayat belum terpenuhi.
Hal ini menjadi salah satu alasan perkara tersebut belum dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.
Terbentur rumusan Pasal 63 Qanun Jinayat
Persoalan utama dalam perkara ini berkaitan dengan rumusan jarimah liwath dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Dalam Pasal 1 angka 28, liwath didefinisikan sebagai perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak.
Dalam pemeriksaan penyidik, kedua pihak disebut mengakui adanya aktivitas perilaku sesama jenis, tetapi membantah adanya hubungan badan dalam bentuk penetrasi sebagaimana disyaratkan definisi tersebut.
Penyidik juga sempat menghadapi kemungkinan penggunaan ketentuan pelecehan seksual. Namun, ketentuan tersebut mensyaratkan adanya perbuatan terhadap orang lain tanpa kerelaan korban.
Kondisi ini membuat penyidik menghadapi kesulitan untuk memenuhi unsur pidana berdasarkan ketentuan yang tersedia.
Berkas perkara liwath tersebut telah dua kali dikembalikan oleh jaksa peneliti untuk dilengkapi dan diperkuat pembuktiannya.
Kasatpol PP-WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, sebelumnya memberikan penjelasan bahwa dikeluarkannya tersa FD dan AM dari tahanan bukan berarti perkara telah dihentikan.
Keduanya dikeluarkan sejak 31 Oktober 2026 karena masa penahanan telah mencapai batas waktu sesuai ketentuan hukum.
Rizal menegaskan penyidik Satpol PP-WH Banda Aceh telah berupaya maksimal dalam menangani perkara tersebut, termasuk berkoordinasi dengan Satpol PP-WH Aceh, melakukan pemeriksaan, serta mengupayakan pemenuhan alat bukti.
Menurutnya, penyidik harus tetap berpedoman pada unsur hukum material dan formal sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat.
Ia juga mengakui terdapat persoalan dalam rumusan pengaturan jarimah liwath yang perlu dikaji lebih lanjut agar tidak kembali menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum.
Rizal berharap Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum dan pihak terkait dapat duduk bersama membahas kemungkinan penyempurnaan regulasi.
DPRK Banda Aceh akan panggil Satpol PP-WH
Polemik tersebut turut mendapat perhatian Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST
Melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu (14/11/2026), Irwansyah menyampaikan rencana memanggil Satpol PP-WH Banda Aceh untuk meminta penjelasan mengenai penanganan perkara FD dan AM.
Politisi PKS tersebut mengaku prihatin terhadap perkembangan kasus yang telah menjadi perhatian masyarakat.
Ia juga mengakui adanya kelemahan dalam regulasi Qanun Jinayat yang perlu mendapat perhatian dan diperbaiki.
Irwansyah menyatakan persoalan tersebut akan dibicarakan dengan pihak Pemerintah Aceh agar dapat menjadi bahan evaluasi dan mendorong revisi regulasi.
Langkah DPRK ini dinilai penting karena persoalan tersebut tidak hanya menyangkut teknis penyidikan, tetapi juga menyangkut efektivitas aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
Di tengah polemik proses pidana, Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengambil tindakan administratif terhadap FD.
Pemko Banda Aceh menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap FD sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Keputusan tersebut diterbitkan Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal melalui Keputusan Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memberikan rekomendasi pemberhentian pada 4 Oktober 2026.
Pemko menyatakan keputusan tersebut diambil setelah tim pemeriksa menyimpulkan adanya pelanggaran disiplin berat yang dilakukan FD.
Namun, pemberhentian sebagai ASN merupakan proses administrasi kepegawaian yang berbeda dari proses pidana berdasarkan Qanun Jinayat.
Dengan demikian, sanksi administratif tersebut tidak otomatis menentukan hasil akhir perkara pidana yang masih harus mengikuti mekanisme hukum.
Pernyataan Wali Kota Illiza dan perkembangan kasus FD membuka persoalan lebih besar mengenai efektivitas pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh.
Di satu sisi, masyarakat mengharapkan penegakan syariat Islam berjalan tegas tanpa membedakan kedudukan, jabatan, maupun latar belakang seseorang.
Namun, di sisi lain, aparat penegak hukum juga wajib bekerja berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Seseorang tidak dapat dipaksakan dijerat dengan pasal pidana apabila unsur-unsur tindak pidana yang disyaratkan tidak terpenuhi.
Karena itu, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan pernyataan bahwa penyidik telah bekerja maksimal.
Pemerintah Aceh dan DPRA perlu memberikan perhatian serius terhadap evaluasi Qanun Jinayat, terutama apabila terdapat rumusan yang belum mampu menjawab persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.
DPRK Banda Aceh juga perlu memastikan rencana pemanggilan Satpol PP-WH benar-benar menghasilkan penjelasan terbuka mengenai proses penyidikan, kendala pembuktian, dan perkembangan berkas perkara.
Publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana sebuah perkara yang semula ditangani sebagai dugaan pelanggaran syariat Islam kemudian menghadapi kendala dalam pemenuhan unsur pidana.
Kasus FD kini menjadi ujian bagi komitmen penegakan syariat Islam di Aceh. Bukan hanya soal keberanian aparat melakukan penindakan, melainkan juga kemampuan pemerintah dan lembaga legislatif menghadirkan aturan yang jelas, adil, dan memberikan kepastian hukum.
Pernyataan Illiza bahwa Pemko tidak memiliki kewenangan mengintervensi proses pidana harus dipahami sebagai penghormatan terhadap independensi penegakan hukum. Namun, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab politik dan administratif untuk memastikan evaluasi kebijakan serta pembenahan regulasi berjalan.
Masyarakat kini menunggu tindak lanjut Pemerintah Aceh, DPRA, dan DPRK Banda Aceh. Sebab, persoalan ini tidak boleh berhenti pada polemik dilepaskannya dua tersangka dari tahanan, sementara pertanyaan mengenai kelemahan regulasi dan kepastian penegakan syariat Islam masih belum mendapatkan jawaban tuntas.
