BANDA ACEH, Infoaceh.net — Mantan Kepala Inspektorat Aceh, Ir Abdullah ST CFrA resmi menempuh jalur hukum dengan menggugat Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh.
Langkah ini diambil sebagai bentuk perlawanan terhadap keputusan penonaktifan dirinya dari jabatan struktural pemerintahan.
Gugatan tersebut resmi didaftarkan pada 10 November 2026 dengan Nomor Perkara 26/G/2026/PTUN.BNA, mempersoalkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 800.1.6.5/30/2026 tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Struktural tertanggal 8 September 2026.
Pihak Gubernur Aceh mengeluarkan SK tersebut atas dugaan pelanggaran disiplin berat.
Tim kuasa hukum Abdullah, Imran Mahfudi SH, menilai penerbitan SK tersebut cacat hukum karena pembebasan sementara dilakukan pada 8 September 2026, sedangkan pemeriksaan internal baru dimulai tiga pekan kemudian pada 29 September 2026.
Langkah ini dinilai melanggar PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang mengharuskan pembebasan jabatan dilakukan beriringan dengan pemeriksaan, bukan mendahuluinya.
Sebelum mengajukan gugatan, Abdullah telah mengirimkan surat keberatan administratif kepada Gubernur Aceh pada 14 September 2026 yang meminta pemulihan jabatan karena pencopotan dinilai tanpa peringatan dan konsultasi Mendagri, namun tidak mendapat respons.
Kasus ini menyita perhatian publik karena menyangkut independensi lembaga pengawasan internal daerah. Untuk mengisi kekosongan, Teuku Aznal Zahri (Kadis Pertanahan Aceh) ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh), sementara hak kepegawaian Abdullah tetap dibayarkan.
Melalui gugatan di PTUN, Abdullah melalui kuasa hukumnua meminta majelis hakim menyatakan SK gubernur tersebut batal atau tidak sah serta memulihkan kedudukannya.
