SIGLI, Infoaceh.net – Penasihat Forbes DPR-DPD RI asal Aceh, M Nasir Djamil, mendesak Pangdam Iskandar Muda (IM) Brigjen TNI Mahesa Fitriadi segera melakukan evaluasi kinerja terhadap Komandan Kodim (Dandim) 0102/Pidie Letkol Inf Abdul Hadi menyusul insiden penembakan dan kekerasan terhadap warga Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada Rabu (4/11/2026).
Nasir Djamil yang juga Anggota Komisi III DPR RI menyampaikan desakan tersebut setelah turun langsung ke lokasi kejadian pada Sabtu (7/11/2026).
Kunjungan itu dilakukan untuk melihat kondisi warga, meninjau tempat kejadian perkara (TKP), serta mendengarkan keterangan masyarakat yang terdampak bentrokan saat penertiban bendera Bulan Bintang dalam rangkaian kegiatan kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW.
Dalam kunjungan tersebut, Nasir didampingi ulama Aceh sekaligus mantan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Abon Tgk. T. Abdul Muthalib atau yang dikenal sebagai Abon Muthalib.
Nasir menilai, insiden yang menewaskan seorang warga dan menyebabkan sejumlah masyarakat mengalami luka-luka itu harus menjadi perhatian serius pimpinan TNI, baik di tingkat Kodam Iskandar Muda maupun Markas Besar TNI.
Menurutnya, evaluasi terhadap Dandim 0102/Pidie diperlukan untuk memastikan apakah pengerahan pasukan dan tindakan yang dilakukan di lapangan telah sesuai dengan kewenangan, prosedur serta prinsip perlindungan terhadap warga sipil.
Nasir Djamil Soroti Pengerahan Pasukan
Berdasarkan laporan yang diterimanya dari warga, Nasir menyebut terdapat indikasi pengerahan pasukan dalam jumlah besar oleh Kodim 0102/Pidie untuk menangani persoalan pengibaran bendera Bulan Bintang di tengah kegiatan masyarakat.
Ia mempertanyakan apakah pengerahan tersebut telah dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan kewenangan aparat dalam menangani persoalan yang berlangsung di lingkungan sipil.
Nasir menilai, apabila terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power, maka pimpinan TNI harus segera mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan pencopotan Dandim 0102/Pidie dari jabatannya.
“Jika ada indikasi penyalahgunaan kewenangan, maka Dandim 0102/Pidie harus segera dicopot dari jabatan,” demikian desakan Nasir sebagaimana disampaikan dalam keterangan terkait kunjungannya ke lokasi kejadian.
Menurut Nasir, persoalan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai bentrokan antara aparat dan masyarakat. Peristiwa itu juga harus diperiksa dari sisi penggunaan kewenangan, prosedur pengamanan, serta tindakan personel ketika berhadapan dengan warga sipil.
Ia menegaskan, penanganan persoalan di tengah masyarakat seharusnya mengutamakan komunikasi, pendekatan persuasif, dan upaya meredam ketegangan, bukan tindakan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa.
Pertanyakan Pendekatan Persuasif
Nasir menyatakan, berdasarkan pengamatannya di lapangan dan keterangan warga yang diterimanya, ia mempertanyakan apakah pendekatan persuasif benar-benar telah dilakukan secara memadai sebelum terjadi kekerasan.
Ia menilai, dari kondisi yang dilihatnya serta laporan masyarakat, terdapat persoalan serius dalam cara aparat menangani situasi di Gampong Pulo Keunari.
Menurutnya, warga yang sedang melaksanakan kegiatan keagamaan dan kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW seharusnya mendapatkan perlindungan, sementara setiap tindakan penertiban harus dilaksanakan secara terukur dan tidak menimbulkan korban.
Nasir juga menyoroti laporan mengenai tindakan pemukulan terhadap warga serta kerusakan barang-barang yang digunakan untuk kegiatan Maulid.
Ia menilai tindakan kekerasan terhadap masyarakat tidak dapat dibenarkan apabila tidak didasarkan pada kebutuhan pengamanan yang sah dan proporsional.
“Tidak terbukti di lapangan adanya upaya persuasif yang memadai. Yang terlihat justru tindakan beringas, pemukulan terhadap warga dan perusakan berbagai barang,” demikian substansi kritik Nasir terhadap penanganan insiden tersebut.
Nasir meminta pimpinan TNI melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh rangkaian kejadian, mulai dari keputusan pengerahan pasukan, proses komunikasi dengan panitia, hingga tindakan personel ketika situasi meningkat.
Ia juga mendorong agar setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran diperiksa sesuai ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku.
Abon Muthalib: Dandim Harus Dicopot
Desakan evaluasi dan pencopotan Dandim 0102/Pidie juga disampaikan Abon Tgk. T. Abdul Muthalib.
Ulama Aceh yang dikenal sebagai Abon Muthalib itu hadir mendampingi Nasir Djamil saat mengunjungi lokasi penembakan di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Sabtu (7/11/2026).
Abon Muthalib menilai, tindakan kekerasan terhadap warga sipil dalam peristiwa tersebut harus mendapat perhatian serius dari pimpinan TNI.
Menurutnya, pencopotan Dandim 0102/Pidie perlu dipertimbangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas insiden yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.
Ia mengkhawatirkan, apabila tidak ada langkah tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab, hubungan antara TNI dan masyarakat Pidie akan semakin memburuk.
Abon Muthalib juga menilai kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI dapat mengalami penurunan apabila peristiwa tersebut tidak ditangani secara terbuka, adil, dan menyeluruh.
Karena itu, ia meminta pimpinan TNI di Aceh maupun di tingkat pusat segera mengambil langkah untuk memastikan persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
Menurutnya, hubungan antara aparat dan masyarakat harus dijaga melalui sikap saling menghormati, perlindungan terhadap warga sipil, serta penyelesaian persoalan dengan pendekatan yang mengedepankan perdamaian.
Insiden di Gampong Pulo Keunari terjadi pada Rabu (4/11/2026), ketika penertiban bendera Bulan Bintang oleh personel TNI dalam rangkaian kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW memicu bentrokan dengan masyarakat.
Berdasarkan laporan, peristiwa tersebut mengakibatkan 14 warga menjadi korban, dengan 13 orang mengalami luka-luka dan seorang warga meninggal dunia akibat tembakan di bagian dada.
Minta Pimpinan TNI Bertindak Tegas
Nasir Djamil menegaskan, persoalan tersebut harus segera ditangani oleh Pangdam Iskandar Muda dan Panglima TNI di Jakarta.
Ia meminta evaluasi tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi juga mencakup penelusuran terhadap keputusan komando dan tindakan personel di lapangan.
Menurutnya, apabila pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan, maka tindakan tegas dan sanksi harus diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab sesuai aturan hukum.
Nasir juga menekankan pentingnya memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif, transparan, dan tidak mengabaikan hak-hak warga yang menjadi korban.
Sementara Abon Muthalib mengingatkan bahwa penanganan insiden tersebut sangat menentukan hubungan TNI dengan masyarakat Pidie ke depan.
Ia berharap pimpinan TNI segera mengambil langkah yang dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan mencegah terulangnya kekerasan serupa.
Bagi Nasir dan Abon Muthalib, persoalan di Pulo Keunari tidak boleh dibiarkan menjadi konflik berkepanjangan antara aparat dan masyarakat.
Penegakan hukum, evaluasi komando, serta perlindungan terhadap warga sipil dinilai menjadi hal penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan menjaga perdamaian di Aceh.
