BANDA ACEH, Infoaceh.net – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menduga kuat proyektil menjadi penyebab kematian Abzalul Riza (20), warga yang meninggal dunia dalam insiden bentrokan dan penembakan saat kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (4/11/2026).
Dugaan tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, berdasarkan hasil pemantauan awal terhadap kondisi korban serta informasi dari pihak rumah sakit yang menemukan trauma benda tajam pada tubuh korban meninggal dunia.
“Bisa diidentifikasi bahwa itu adalah dugaan kuatnya proyektil,” ujar Anis Hidayah kepada wartawan di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, Komnas HAM menegaskan bahwa penyebab pasti kematian korban belum dapat dipastikan. Pemeriksaan lebih lanjut, termasuk autopsi, diperlukan untuk mengungkap jenis benda yang menyebabkan luka, mekanisme kematian, serta memastikan apakah korban meninggal akibat tembakan senjata api.
Temuan awal tersebut menjadi perhatian serius karena insiden Pulo Keunari mengakibatkan satu warga meninggal dunia dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa itu juga menyebabkan sejumlah personel TNI mengalami luka dalam bentrokan dengan masyarakat.
Komnas HAM Turun ke Pidie, Periksa Sejumlah Pihak
Komnas HAM telah melakukan pemantauan langsung sejak Jumat (6/11/2026), atau dua hari setelah insiden terjadi.
Dalam proses tersebut, tim Komnas HAM meminta keterangan dari berbagai pihak yang dinilai mengetahui atau terdampak langsung peristiwa tersebut.
Pihak-pihak yang dimintai keterangan meliputi warga setempat, korban luka-luka, keluarga korban meninggal dunia, pemerintah daerah, kepolisian, keuchik, hingga pihak rumah sakit.
Pemantauan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kronologi kejadian, situasi sebelum dan sesudah bentrokan, serta dugaan penggunaan kekuatan yang menyebabkan warga mengalami luka dan kehilangan nyawa.
Dari rangkaian penelusuran awal, Komnas HAM memperoleh sejumlah informasi penting, termasuk keterangan medis mengenai adanya trauma benda tajam pada tubuh korban meninggal dunia.
Informasi tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi Komnas HAM untuk menduga kuat bahwa luka yang dialami korban berkaitan dengan proyektil.
Namun, lembaga tersebut masih perlu melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti lain agar kesimpulan mengenai penyebab kematian tidak hanya bertumpu pada temuan awal.
Autopsi Dinilai Penting untuk Mengungkap Penyebab Kematian
Anis Hidayah menegaskan, pemeriksaan terhadap jenazah melalui autopsi merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan penyebab kematian korban.
Menurutnya, informasi mengenai trauma benda tajam dari pihak rumah sakit perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan medis yang lebih mendalam.
Autopsi diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai jenis luka, arah dan karakteristik luka, serta kemungkinan adanya proyektil yang menyebabkan kematian korban.
Dengan demikian, penyelidikan tidak hanya mengandalkan keterangan saksi, tetapi juga didukung bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses hukum.
Hingga Senin (9/11/2026), Komnas HAM menyebut autopsi terhadap korban belum dilakukan.
Anis menilai langkah tersebut penting agar penyebab kematian dapat diungkap secara terang dan tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
Komnas HAM juga menekankan bahwa pengungkapan penyebab kematian merupakan bagian dari pemenuhan hak keluarga korban atas kebenaran dan keadilan.
Insiden di Gampong Pulo Keunari terjadi pada Rabu (4/11/2026), ketika penertiban bendera bulan bintang oleh personel TNI/Polri dalam rangkaian kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW memicu bentrokan dengan masyarakat setempat.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Komnas HAM, peristiwa tersebut mengakibatkan 14 warga menjadi korban.
Sebanyak 13 warga mengalami luka-luka, sedangkan satu warga bernama Abzalul Riza meninggal dunia. Korban meninggal dilaporkan mengalami luka yang diduga akibat tembakan peluru tajam di bagian dada.
Peristiwa ini kemudian menjadi perhatian Komnas HAM karena menyangkut dugaan penggunaan kekuatan dalam penanganan konflik di tengah masyarakat.
Komnas HAM menilai seluruh fakta harus diungkap secara objektif, termasuk bagaimana bentrokan bermula, tindakan yang dilakukan masing-masing pihak, serta siapa yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban.
Komnas HAM Minta Penegakan Hukum Profesional dan Transparan
Komnas HAM mendorong aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Anis Hidayah menegaskan, proses hukum harus mampu mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut, baik terkait korban meninggal dunia maupun warga yang mengalami luka-luka.
Komnas HAM juga meminta agar perkembangan penanganan perkara disampaikan kepada masyarakat, terutama keluarga korban.
Menurut lembaga tersebut, keterbukaan informasi menjadi penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelidikan.
Keluarga korban, kata Anis, mengharapkan pemerintah dapat menuntaskan kasus tersebut sehingga hak mereka atas kebenaran dan keadilan dapat terpenuhi.
Komnas HAM akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memastikan penanganan perkara berjalan sesuai kewenangan masing-masing.
Koordinasi tersebut mencakup pengungkapan fakta, proses hukum, pemulihan korban, serta upaya menjaga situasi masyarakat tetap kondusif.
Meskipun Komnas HAM telah menyampaikan dugaan kuat bahwa proyektil menjadi penyebab luka fatal korban, temuan tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan akhir mengenai siapa yang menembak atau pihak mana yang bertanggung jawab.
Penentuan pelaku membutuhkan pemeriksaan terhadap berbagai bukti, termasuk hasil autopsi, keterangan saksi, rekaman kejadian jika tersedia, serta pemeriksaan senjata dan amunisi yang berkaitan dengan insiden.
Jenis proyektil yang menyebabkan kematian korban juga masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan forensik.
Karena itu, dugaan awal Komnas HAM harus ditempatkan sebagai bagian dari proses penyelidikan, bukan sebagai penetapan kesalahan terhadap pihak tertentu.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai terdapat bukti dan keputusan hukum yang menentukan tanggung jawab seseorang.
Namun, prinsip tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan mengungkap fakta secara menyeluruh.
Publik Menanti Pengungkapan Tragedi Pulo Keunari
Insiden Pulo Keunari kembali menempatkan persoalan penggunaan kekuatan aparat, perlindungan warga sipil, dan penegakan hukum sebagai perhatian publik di Aceh.
Komnas HAM mengingatkan bahwa sejarah panjang konflik sosial di Aceh harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak mudah terpancing oleh berbagai narasi yang berkembang setelah insiden.
Di tengah situasi tersebut, pengungkapan fakta secara terbuka dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah ketegangan baru.
Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya memastikan proses penyelidikan berjalan, tetapi juga memberikan informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan kasus kepada keluarga korban dan masyarakat.
Keluarga korban membutuhkan kepastian mengenai penyebab kematian, sementara warga menantikan penjelasan mengenai kronologi dan tindakan yang terjadi saat bentrokan berlangsung.
Dugaan kuat proyektil sebagai penyebab kematian menjadi temuan awal yang serius. Namun, pertanyaan mendasar masih menunggu jawaban: bagaimana proyektil tersebut mengenai korban, siapa yang menggunakannya, dan apakah tindakan yang dilakukan dalam insiden itu sesuai dengan hukum?
Jawaban atas pertanyaan tersebut harus ditentukan melalui pemeriksaan medis, penyelidikan yang independen dan profesional, serta proses hukum yang transparan.
Komnas HAM menegaskan bahwa pengungkapan kasus harus dilakukan secara akuntabel agar keluarga korban memperoleh hak atas kebenaran dan keadilan.
Tragedi Pulo Keunari kini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam memastikan bahwa setiap korban mendapatkan perlindungan, setiap dugaan pelanggaran diperiksa, dan setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai hukum.
