Umum

Kadis PUPR Sabang Diduga Tutup Mata atas Dugaan Pelanggaran Berat ASN

Sabang, Infoaceh.net – Dugaan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sabang menjadi sorotan.

Kali ini, persoalan tersebut menyeret lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Sabang, menyusul dugaan seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu (PPPK PW) berinisial NSI menjalani perkawinan siri sebagai istri kedua seorang ASN yang bertugas di Sekretariat Daerah Kota Sabang.

Persoalan ini bukan semata menyangkut kehidupan pribadi aparatur negara. Dugaan tersebut berpotensi bersinggungan langsung dengan ketentuan disiplin dan regulasi kepegawaian yang mengikat ASN, terlebih jika benar yang bersangkutan menjalani status sebagai istri kedua ketika telah resmi diangkat sebagai PPPK PW di lingkungan Dinas PUPR Kota Sabang.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, praktik perkawinan siri tersebut diduga telah berlangsung sejak NSI diangkat sebagai PPPK PW dan ditempatkan di Dinas PUPR Kota Sabang dengan jabatan Penata Layanan Operasional.

Bahkan, berdasarkan informasi yang berkembang, NSI saat ini tengah mengandung anak dari pria yang diduga menjadi suami sirinya. Pria tersebut disebut-sebut merupakan ASN yang bertugas di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Sabang.

Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini patut mendapat perhatian serius. Sebab, terdapat pertanyaan mendasar mengenai kepatuhan terhadap regulasi kepegawaian, sekaligus bagaimana mekanisme pengawasan dan pembinaan aparatur dijalankan oleh masing-masing pimpinan perangkat daerah.

Baca Juga:  Pemko Banda Aceh Bidik Adipura Kencana 2026, Ajak Warga Bergerak Jaga Kebersihan

Sorotan juga mengarah kepada Kepala Dinas PUPR Kota Sabang, Luqmanulhakim ST MT. Sebagai pimpinan organisasi perangkat daerah, ia memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pegawai di lingkungan kerjanya.

Karena itu, publik berhak mempertanyakan apakah persoalan tersebut telah diketahui, ditindaklanjuti, atau justru luput dari pengawasan pimpinan.

Hingga berita ini diterbitkan, Luqmanulhakim belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan media ini. Sikap belum merespons tersebut membuat sejumlah pertanyaan penting mengenai pengawasan internal di lingkungan Dinas PUPR masih belum terjawab.

Sementara Sekretaris Dinas PUPR, Armia, mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut ketika dikonfirmasi. “Saya nggak tahu siapa ya orangnya,” jawab Armia.

Pengakuan tersebut semakin memperlihatkan belum adanya penjelasan yang memadai dari jajaran pimpinan Dinas PUPR terkait informasi yang berkembang mengenai salah seorang pegawainya.

Regulasi Kepegawaian Bukan Sekadar Formalitas

Merujuk informasi yang dipublikasikan melalui situs resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), larangan bagi PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat secara tegas diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Bahkan, dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua, ketiga atau keempat, seorang perempuan dilarang menjadi PNS.

Baca Juga:  Kasdam IM Brigjen Ali Imran Pimpin Sertijab Danyonarmed 17/RC

Dalam penjelasan BKN, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berdampak serius terhadap status kepegawaian yang bersangkutan, termasuk ancaman hukuman disiplin berupa pemberhentian.

Meski demikian, penerapan ketentuan tersebut terhadap kasus ini perlu memperhatikan status kepegawaian NSI, waktu pengangkatan, fakta perkawinan, serta ketentuan yang secara khusus berlaku bagi PPPK paruh waktu. Sebab, status PPPK dan PNS memiliki dasar pengaturan kepegawaian yang tidak sepenuhnya identik.

Terlepas dari persoalan status hukum dan kepegawaian yang masih perlu diverifikasi, dugaan ini tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa klarifikasi.

Inspektorat Kota Sabang dan instansi yang berwenang dalam pembinaan kepegawaian perlu menelusuri kebenaran informasi tersebut secara objektif dan sesuai ketentuan.

Publik juga menunggu sikap tegas Kepala Dinas PUPR. Jangan sampai fungsi pembinaan dan pengawasan hanya menjadi formalitas administratif, sementara dugaan persoalan serius yang melibatkan pegawai di lingkungan kerja sendiri tidak memperoleh penanganan yang jelas.

Jika dugaan tersebut terbukti melanggar ketentuan, penegakan disiplin harus dilakukan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, jika informasi itu tidak benar atau terdapat fakta hukum yang berbeda, pihak-pihak terkait juga berhak memberikan klarifikasi demi menghindari penghakiman sepihak.

Sebab, integritas birokrasi tidak hanya diuji melalui kinerja pembangunan dan serapan anggaran, tetapi juga melalui keberanian pimpinan menegakkan aturan di lingkungan kerjanya sendiri.

image_print
Harian Aceh Indonesia
Netizen Harian Aceh

Beri Komentar

Artikel Terkait