Banda Aceh, Infoaceh.net – Di saat rakyat Aceh dipaksa menelan pil pahit akibat pemotongan subsidi dan pangkas program perlindungan sosial, birokrasi di jantung Pemerintah Aceh justru mempertontonkan kemewahan yang kontras.
Dokumen Pelacakan Data Realisasi (Tracking Data Realisasi) Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Aceh Tahun Anggaran 2026 membongkar “syahwat” belanja fasilitas kedinasan yang dinilai jauh dari asas keadilan sosial.
Berdasarkan penelusuran lebih mendalam terhadap data transaksional e-Katalog 6.0 per 17 Mei 2026, terekam pergerakan angka riil yang fantastis pada Satuan Kerja Biro Umum (Kode Satker: 4.01.0.00.0.00.01.0001). Total nilai transaksi yang saat ini sedang bergulir mencapai Rp6.177.426.600 untuk 39 paket yang seluruhnya berstatus ON PROCESS. Angka ini dinilai melukai rasa keadilan publik, terutama di tengah narasi “efisiensi anggaran” yang terus didengungkan pemerintah daerah.
Garasi Pejabat Disuntik Dana Rp5,2 Miliar Dari Uang Rakyat
Dari total anggaran transaksional tersebut, pos yang paling menyedot perhatian adalah sektor otomotif. Biro Umum Setda Aceh saat ini mengunci anggaran sebesar Rp5.227.968.000 hanya untuk memproses pembelian tujuh unit kendaraan baru yang bersumber langsung dari dana APBD (APBA) 2026 melalui metode E-Purchasing.
Berikut adalah rincian detail data transaksi armada kendaraan baru Setda Aceh berdasarkan kode RUP riil sistem pengadaan:
- Kendaraan Operasional Double Cabin (Kode RUP: 66063313)
Nilai Transaksi: Rp1.114.912.000
Penyedia: PT Dipo Internasional Pahala Otomotif
Afirmasi PDN: Rp0 (Nihil)
- Bus Operasional Pramuka (Kode RUP: 66063430)
Nilai Transaksi: Rp779.240.000
Penyedia: Auto Cipta Karya
Afirmasi PDN: Rp779.240.000
- Kendaraan Dinas Operasional (Kode RUP: 66062898)
Nilai Transaksi: Rp771.904.000
Penyedia: PT Dipo Internasional Pahala Otomotif
Afirmasi PDN: Rp771.904.000
- Kendaraan Dinas Operasional Tamu (Kode RUP: 66063037)
Nilai Transaksi: Rp744.800.000
Penyedia: Dunia Barusa
Afirmasi PDN: Rp0 (Nihil)
- Kendaraan Operasional Lapangan (Kode RUP: 66063515)
Nilai Transaksi: Rp698.320.000
Penyedia: Mimosa Putra Abadi
Afirmasi PDN: Rp0 (Nihil)
- Kendaraan Operasional Kantor (Kode RUP: 66062933)
Nilai Transaksi: Rp609.952.000
Penyedia: Dunia Barusa
Afirmasi PDN: Rp609.952.000
- Kendaraan Operasional SUV (Kode RUP: 66063366)
Nilai Transaksi: Rp508.840.000
Penyedia: PT Dipo Internasional Pahala Otomotif
Afirmasi PDN: Rp508.840.000
Nilai Produk Dalam Negeri (PDN) senilai Rp0 tercatat secara resmi pada tiga paket jumbo, yaitu Double Cabin (PT Dipo), Operasional Tamu (Dunia Barusa), dan Operasional Lapangan (Mimosa Putra Abadi). Total pengadaan kendaraan yang mencantumkan angka PDN nihil ini mencapai Rp2,55 Miliar.
Temuan ini mengindikasikan adanya pengabaian terhadap instruksi prioritas penggunaan komponen lokal (TKDN) dalam belanja negara.
Kemewahan Domestik: Karpet Aula Wagub Menembus Rp99 Juta
Sikap tidak peka terhadap krisis sosial tidak berhenti di jalan raya. Dokumen pelacakan komitmen e-Katalog memperlihatkan angka presisi untuk fasilitas rumah jabatan pimpinan.
Alokasi anggaran sebesar Rp99.633.600 (Kode RUP: 66111908) digelontorkan hanya untuk pengadaan “Karpet Aula RD (Rumah Dinas) Wagub” yang pengerjaannya dipercayakan kepada Yudha Karya Engineering.
Fasilitas penunjang digital pun ikut kebagian porsi. Paket pengadaan “Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi” (Kode RUP: 66113375) ikut menguras anggaran daerah sebesar Rp174.825.000 yang dieksekusi oleh PT Pandora Royal Gempita.
Buruh Kebersihan Dikunci Lewat Sistem E-Katalog Perorangan
Di tengah sorotan tajam terhadap belanja miliaran rupiah untuk barang bergerak, potret kontras lainnya terlihat dari sistem manajemen Tenaga Kontrak.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana jasa kebersihan dikelola secara outsourcing korporasi, pada tahun anggaran 2026 ini Biro Umum menerapkan skema kontrak langsung perorangan melalui E-Katalog 6.0 (Kode RUP Kolektif: 66875446).
Sistem pelacakan data mencantumkan nama-nama tenaga kebersihan secara individu—seperti Budi Satria, Hendri Yanti, Ahmad Fadlan, Rismanita, Wasykur, Zuraida ZD, hingga Tarmiqi—dengan nominal hak honorarium yang seragam dan terkunci di angka Rp22.500.000 per orang per tahun.
Secara akumulatif, terdapat puluhan paket tenaga kebersihan individu yang jika ditotal menyedot anggaran kumulatif sekitar Rp1,32 Miliar.
Meskipun pos ini menyentuh aspek tenaga kerja lokal, nominal tahunan yang diterima para pekerja harian ini bak bumi dan langit jika disandingkan dengan biaya pembelian satu unit kendaraan dinas SUV pejabat yang mencapai setengah miliar rupiah.
Langkah Biro Umum Setda Aceh meloloskan anggaran-anggaran konsumtif berwujud kendaraan mewah dan dekorasi rumah dinas ini dipastikan memicu gelombang protes dari para aktivis transparansi anggaran dan masyarakat sipil.
Bagaimana mungkin, provinsi yang masih berjuang melepaskan diri dari predikat salah satu daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera, justru menghamburkan miliaran rupiah untuk kenyamanan berkendara para pejabatnya?
Hingga berita ini diturunkan, seluruh paket belanja mewah di atas tercatat berstatus aktif (ON PROCESS) dan terus berjalan di dalam sistem pengadaan nasional.
Proyek pengadaan ini siap untuk dieksekusi tanpa adanya tanda-tanda penundaan demi efisiensi riil yang dijanjikan ke publik.
