Banda Aceh, Infoaceh.net – Peta perusahaan penyedia barang dan jasa yang mendominasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026 mulai terlihat dari data realisasi pengadaan pemerintah yang dihimpun redaksi.
Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen “data_realisasi_20260527_130146.csv”, pola penguasaan proyek Pemerintah Aceh terbagi dalam dua kelompok besar. Di satu sisi terdapat perusahaan nasional dan penyedia besar yang menguasai proyek bernilai jumbo melalui mekanisme tender dan E-Purchasing. Di sisi lain, muncul deretan perusahaan lokal berbentuk CV yang mendominasi kuantitas paket pekerjaan skala kecil hingga menengah.
Data tersebut memperlihatkan bagaimana aliran anggaran pemerintah tersebar mulai dari proyek infrastruktur miliaran rupiah, pengadaan teknologi informasi, jasa outsourcing, kendaraan operasional hingga pekerjaan konsultansi dan pengawasan teknis.
Pada kelompok perusahaan dengan nilai kontrak terbesar, nama PT Citra Sarana Tehnik tercatat sebagai salah satu penyedia dengan nilai paket tertinggi.
Perusahaan tersebut memperoleh proyek lanjutan pembangunan tanggul dan pengaman tebing Sungai Krueng Peudada di Kabupaten Bireuen dengan nilai sekitar Rp23,5 miliar.
Di bawahnya terdapat Hidro Jaya Abadi yang mengamankan paket jasa cleaning service dengan nilai sekitar Rp19 miliar.
Sementara San Amerta Romora tercatat memperoleh proyek pengadaan mobil operasional penghubung Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk kabupaten/kota dengan nilai mencapai Rp17,2 miliar.
Pada sektor teknologi informasi, Metadata Solusi Teknologi tercatat mengamankan sekitar Rp15,6 miliar yang tersebar dalam enam paket pengadaan perangkat IT pemerintah.
Sedangkan pada sektor jasa tenaga kerja, Kencana Makmur Lestari memperoleh total nilai kontrak sekitar Rp12,1 miliar dari lima paket pekerjaan, termasuk jasa tenaga outsourcing pendamping pimpinan dan anggota DPRA.
Selain perusahaan besar, data pengadaan juga menunjukkan dominasi sejumlah perusahaan lokal dari sisi jumlah paket pekerjaan.
Perusahaan Complus Sistem Solusi tercatat sebagai salah satu penyedia dengan jumlah paket terbanyak, yakni mencapai 18 paket pekerjaan dengan total nilai sekitar Rp8,6 miliar.
Kemudian terdapat CV Zafi Engineering Consultant yang memperoleh 15 paket pekerjaan konsultansi pengawasan.
Sementara CV Pentagonal Consultant dan Kreasi Pintar Indonesia masing-masing tercatat memperoleh 14 paket pekerjaan.
Khusus Kreasi Pintar Indonesia, total nilai kontraknya mencapai sekitar Rp14 miliar, menjadikannya salah satu penyedia lokal dengan akumulasi nilai terbesar dalam kelompok pekerjaan skala menengah.
Selain itu, CV Karya Brata Design tercatat memperoleh 13 paket pekerjaan konsultansi perencanaan konstruksi.
Beberapa perusahaan lain juga muncul berulang dalam data realisasi pengadaan, seperti CV Rengsa Mandiri Consultant, Pati Planning Group CV, CV Tria Mante Consultant, hingga CV Bator Aceh Consultant.
Fenomena dominasi perusahaan tertentu dalam pengadaan pemerintah ini mulai memunculkan perhatian publik, terutama terkait pemerataan kesempatan usaha, persaingan sehat, serta distribusi manfaat ekonomi dari APBA.
Pengamat kebijakan publik menilai pola pengadaan Pemerintah Aceh tahun 2026 memperlihatkan dua kecenderungan besar.
Pertama, proyek pengadaan barang pabrikan dan teknologi bernilai besar masih didominasi perusahaan luar daerah atau distributor nasional melalui mekanisme E-Katalog dan E-Purchasing.
Kedua, pekerjaan konsultansi, pengawasan, dan paket skala kecil-menengah justru terkonsentrasi pada sejumlah perusahaan lokal yang memperoleh banyak paket sekaligus dalam satu tahun anggaran.
“Yang menjadi perhatian bukan semata siapa pemenangnya, tetapi bagaimana distribusi paketnya, apakah kompetitif, merata, dan benar-benar memberi ruang usaha yang sehat,” ujar seorang pengamat tata kelola pengadaan di Banda Aceh.
Menurutnya, konsentrasi paket dalam jumlah besar pada perusahaan tertentu memang tidak otomatis melanggar aturan.
Namun kondisi tersebut lazim menjadi perhatian auditor dan pengawas internal untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan, pengaturan paket, maupun praktik pinjam bendera perusahaan.
Selain itu, muncul pula perhatian terkait dampak ekonomi pengadaan pemerintah terhadap pelaku usaha lokal Aceh.
Pada sejumlah proyek pengadaan teknologi, kendaraan dan barang pabrikan, sebagian besar anggaran tercatat mengalir kepada distributor besar di luar Aceh melalui mekanisme katalog elektronik nasional.
Sementara perusahaan lokal lebih banyak bergerak pada sektor konsultansi, pengawasan proyek, jasa pendukung, hingga pengadaan skala menengah.
Disclaimer: Infografik ini disusun berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari dokumen publik, sistem pengadaan pemerintah, data E-Katalog, SiRUP, serta berbagai sumber terbuka lainnya yang dapat diakses masyarakat. Data telah diolah, diverifikasi, dan divisualisasikan untuk kepentingan jurnalistik serta informasi publik.
