Banda Aceh, Infoaceh.net – Paket belanja jasa publikasi pada lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh Tahun Anggaran 2026 mulai menjadi perhatian setelah muncul transaksi dengan status “Payment Outside System” dalam data realisasi pengadaan pemerintah.
Paket tersebut bernama:
“Jasa Pembuatan Video Sosialisasi dan Publikasi Program Kegiatan Strategis Pemerintah Aceh.”
Dalam data realisasi pengadaan, pekerjaan itu tercatat dikerjakan oleh penyedia ACEH RILIS MEDIA dengan nilai sekitar Rp199.500.000.
Yang menarik perhatian, transaksi tersebut muncul dengan keterangan “PAYMENT OUTSIDE SYSTEM”, istilah yang umumnya digunakan untuk pembayaran yang diproses di luar mekanisme transaksi elektronik langsung pada platform pengadaan digital.
Belum diketahui secara rinci alasan penggunaan mekanisme tersebut pada paket jasa publikasi dimaksud.
Namun dalam praktik pengadaan pemerintah, status “Payment Outside System” biasanya tetap dapat digunakan sepanjang metode pembayaran dan proses administrasinya sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Meski demikian, penggunaan mekanisme di luar sistem elektronik kerap menjadi perhatian karena menyangkut aspek transparansi transaksi, keterbukaan proses pembayaran, hingga kemudahan pengawasan publik terhadap belanja pemerintah.
Paket video sosialisasi ini sendiri berada pada kisaran nilai yang mendekati batas maksimal pengadaan langsung jasa tertentu.
Belanja tersebut disebut berkaitan dengan produksi video sosialisasi dan publikasi program strategis Pemerintah Aceh, namun hingga kini belum terlihat rincian terbuka mengenai jumlah konten, durasi produksi, target distribusi publikasi maupun output akhir pekerjaan.
Dari penelusuran data realisasi pengadaan, Diskominsa Aceh juga tercatat memiliki total realisasi belanja pengadaan bernilai miliaran rupiah hingga akhir Mei 2026.
Aktivitas pengadaan pada instansi tersebut mencakup jasa publikasi, pengelolaan informasi digital, media komunikasi pemerintah, hingga kebutuhan layanan teknologi informasi dan persandian.
Pengamat kebijakan publik menilai belanja publikasi pemerintah seharusnya disertai indikator hasil yang dapat diukur secara terbuka agar efektivitas penggunaan anggaran dapat dievaluasi publik.
“Publik tentu ingin mengetahui hasil konkret dari belanja publikasi. Misalnya jumlah video yang diproduksi, jangkauan publikasi, platform distribusi, dan manfaat komunikasinya bagi masyarakat,” ujar seorang pengamat di Banda Aceh.
Dalam beberapa tahun terakhir, belanja publikasi pemerintah daerah memang terus meningkat, terutama pada sektor produksi multimedia, media sosial, video promosi program, hingga penguatan komunikasi digital pemerintahan.
Karena itu, keterbukaan data pengadaan dan metode pembayaran dinilai penting agar aktivitas belanja publikasi pemerintah tetap akuntabel dan mudah diawasi.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada pihak Diskominsa Aceh terkait status “Payment Outside System”, metode pembayaran paket, mekanisme pengadaan, serta rincian output pekerjaan video sosialisasi program strategis Pemerintah Aceh tersebut.
Disclaimer: Infografik disusun berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari dokumen publik, sistem pengadaan pemerintah, data E-Katalog, SiRUP, serta berbagai sumber terbuka lainnya yang dapat diakses masyarakat. Data telah diolah, diverifikasi, dan divisualisasikan untuk kepentingan jurnalistik serta informasi publik.
