Banda Aceh, Infoaceh.net – Pemimpin Redaksi Harian Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur, menilai langkah Wali Kota Banda Aceh dalam menegakkan Syariat Islam sudah tepat.
Namun, ia mengingatkan media massa agar tidak terburu-buru menghakimi seseorang sebelum proses hukum memberikan kepastian.
Zainal menegaskan, penegakan Syariat Islam membutuhkan ketegasan pemerintah, tetapi harus tetap mengedepankan kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Hukum Jinayat yang diselenggarakan IKAMBA Banda Aceh di Aula Bapelkes, Jalan Tgk. Daud Beureueh, Jumat (20/11/2026).
Menurut Zainal, polemik penanganan perkara yang melibatkan mantan pejabat Inspektorat Banda Aceh turut menjadi perhatian dan pembahasan di lingkungan redaksi Serambi Indonesia.
Ia menekankan bahwa pemberitaan mengenai perkara hukum harus berdasarkan fakta terverifikasi, bukan sekadar mengikuti tekanan opini yang berkembang di tengah masyarakat.
Media, menurutnya, memiliki tanggung jawab memastikan informasi yang disampaikan tidak mendahului hasil pemeriksaan maupun membentuk kesimpulan sebelum proses hukum berjalan secara tuntas.
Di sisi lain, Zainal memandang langkah Wali Kota Banda Aceh dalam memperkuat pelaksanaan Syariat Islam, termasuk melalui upaya pencegahan pelanggaran, merupakan kebijakan yang patut mendapat perhatian dan dukungan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan penegakan Syariat Islam tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan aparat penegak hukum.
Peran keluarga, lingkungan sosial, dan masyarakat dinilai sangat menentukan dalam membangun kesadaran serta mencegah pelanggaran sejak dini.
Menurutnya, penguatan nilai-nilai Islam harus dimulai dari kehidupan keluarga sehingga penegakan syariat tidak semata-mata bertumpu pada tindakan hukum setelah pelanggaran terjadi.
Melalui forum tersebut, Zainal berharap penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat mampu memperkuat kepastian hukum, memberikan pedoman yang jelas bagi aparat, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

















