BANDA ACEH, Infoaceh.net – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Teuku Rahmatsyah SH MKn menerima penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan.
Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Platinum, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Aceh Eddy Samrah Limbong hadir mewakili Kajati Aceh untuk menerima piagam penghargaan sekaligus penyematan pin dari Menteri ATR/Kepala BPN.
Penghargaan dengan Nomor 753/Pgm-SK.05/XI/2026 itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kontribusi dan sinergi Kejati Aceh bersama Polda Aceh serta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah.
Kerja sama lintas lembaga tersebut dinilai berkontribusi terhadap penyelesaian target operasi tindak pidana pertanahan di Aceh.
Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan yang selama ini telah bekerja sama dalam mendukung operasi penanganan tindak pidana pertanahan.
Menurut Nusron, keberhasilan pencapaian target operasi tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh unsur yang terlibat.
Penanganan tindak pidana pertanahan membutuhkan keterlibatan berbagai lembaga sehingga tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.
“Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron.
Pada 2026, penghargaan tersebut diberikan kepada 75 penerima yang terdiri atas Kapolda, Kajati dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi di Indonesia.
Kejaksaan Tinggi Aceh menjadi salah satu institusi yang menerima penghargaan atas prestasi penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan.
Dalam kesempatan itu, Nusron juga menekankan pentingnya memperkuat langkah pencegahan tindak pidana pertanahan melalui peningkatan koordinasi antarlembaga, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, koordinasi hingga tingkat bawah diperlukan untuk meningkatkan deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan optimal.
Ia meminta seluruh unsur terkait meningkatkan intensitas komunikasi dan kolaborasi agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Leonard Eben Ezer yang mewakili Jaksa Agung.
Hadir pula Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum Brigjen Pol Suhirman yang mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kontribusi Kejati Aceh dalam mendukung penegakan hukum di bidang pertanahan melalui kerja sama lintas lembaga.
Ke depan, Kejati Aceh menyatakan berkomitmen terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi bersama Polda Aceh serta Kanwil BPN Provinsi Aceh untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan secara profesional, terpadu, dan berkelanjutan.
