Banda Aceh, Infoaceh.net – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengklaim pihaknya telah melakukan penanganan secara maksimal terhadap perkara dugaan jarimah liwath yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh berinisial FD.
Rizal menegaskan, penanganan perkara tersebut telah dilakukan bersama Satpol PP dan WH Provinsi Aceh melalui serangkaian tahapan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan itu disampaikan Rizal dalam konferensi pers Pemko Banda Aceh di halaman Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Jum’at (13/11/2026).
Menurut Rizal, proses penanganan perkara yang terjadi pada 12 Agustus 2026 tersebut telah berjalan sesuai prosedur. Namun, berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara, unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi.
Hal itu disebabkan perilaku yang menjadi pokok perkara dinilai belum diatur secara konkret dalam ketentuan qanun tersebut.
“Sejak awal, penanganan perkara ini merupakan bagian dari upaya Satpol PP-WH Kota Banda Aceh dalam menegakkan Qanun Jinayat. Kami telah melakukan berbagai upaya bersama Satpol PP-WH Provinsi Aceh untuk mendukung penanganan yang objektif dan profesional,” kata Rizal.
Ia mengatakan, penegakan syariat Islam tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan harus dilaksanakan tanpa membedakan status maupun kedudukan pihak yang terlibat.
Namun, menurutnya, perkara tersebut juga memperlihatkan perlunya evaluasi terhadap rumusan pengaturan jarimah liwath dalam Qanun Jinayat.
Rizal menilai, ketentuan yang berlaku perlu dikaji kembali agar mampu menjawab persoalan yang berkembang di tengah masyarakat serta memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum.
“Kami tidak ingin ke depan muncul persoalan serupa yang penanganannya kembali terkendala karena unsur pidana yang disyaratkan dalam aturan belum terpenuhi,” ujarnya.
Karena itu, Pemko Banda Aceh berharap Pemerintah Aceh, DPRA, para ahli hukum, serta pihak terkait dapat melakukan kajian lebih lanjut terhadap pengaturan jarimah liwath dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
Kajian tersebut diharapkan dapat memperjelas rumusan hukum mengenai jenis-jenis perilaku dalam hubungan sesama jenis sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam penerapan ketentuan hukum di kemudian hari.
Dorong Evaluasi Qanun Jinayat
Pernyataan Kasatpol PP-WH tersebut sekaligus membuka kembali pembahasan mengenai kecukupan pengaturan jarimah liwath dalam Qanun Jinayat Aceh.
Persoalan ini menjadi perhatian karena penanganan perkara yang melibatkan mantan pejabat pemerintah daerah tersebut berujung pada kesimpulan bahwa unsur pidana sebagaimana disangkakan belum terpenuhi.
Dengan demikian, terdapat dua persoalan yang perlu menjadi perhatian, yakni pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan aturan yang berlaku dan kebutuhan evaluasi terhadap substansi qanun agar memiliki rumusan yang jelas serta tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
Di sisi lain, Pemko Banda Aceh mengajak masyarakat agar menyikapi persoalan tersebut secara bijak, menghormati proses hukum yang telah berjalan, serta menjaga privasi keluarga pihak yang terlibat.
Masyarakat juga diimbau tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun berbagai spekulasi yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.
Pemko berharap persoalan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat kepastian hukum dan pelaksanaan penegakan syariat Islam di Aceh.
