BANDA ACEH, Infoaceh.net – Setelah sekitar tiga bulan tidak menduduki jabatan eselon II, Asnawi ST MSM kembali mendapat kepercayaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk memimpin salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) strategis di lingkungan Pemerintah Aceh.
Asnawi resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik ST MSi, atas nama Gubernur Aceh. Pelantikan berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Senin sore (16/11/2026).
Asnawi mengisi jabatan yang sebelumnya dijabat Ir Mawardi, yang memasuki masa purna tugas pada Oktober 2026.
Penunjukan ini menjadi perhatian karena Asnawi sebelumnya menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh sebelum diberhentikan dari jabatan tersebut pada 11 Agustus 2026.
Asnawi dilantik langsung oleh Gubernur Muzakir Manaf sebagai Kadis ESDM pada 28 Februari 2026. Dengan demikian, ia menjabat sekitar enam bulan sebelum akhirnya dicopot dari posisi tersebut.
Setelah pemberhentian itu, jabatan Kadis ESDM Aceh kemudian diisi Ir Irwansyah ST MT sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Kini, sekitar tiga bulan setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala dinas, Asnawi kembali dipercaya menduduki posisi strategis, yakni memimpin Dinas PUPR Aceh yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Aceh.
Dalam sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan Taufik, Asnawi diminta segera bekerja dan memprioritaskan pemulihan infrastruktur pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November 2025.
Gubernur menilai Dinas PUPR memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terutama memastikan kualitas jalan, jembatan, sumber daya air, serta penataan ruang yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
“Pastikan setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Prioritaskan penanganan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang mengalami gangguan akses, agar konektivitas antarwilayah dan roda kehidupan masyarakat dapat segera pulih,” demikian pesan Gubernur.
Selain itu, Kadis PUPR yang baru diminta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), TNI, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.
Koordinasi lintas sektor tersebut dinilai penting untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Gubernur juga menekankan pembangunan infrastruktur ke depan harus lebih tangguh dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana. Pengalaman banjir dan longsor yang melanda Aceh harus menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan pembangunan.
Tidak hanya persoalan pembangunan fisik, Asnawi juga diminta segera melakukan konsolidasi internal organisasi.
Ia diharapkan mampu membangun tim kerja yang solid, menempatkan aparatur sesuai kompetensi, serta meningkatkan disiplin dan profesionalisme pegawai di lingkungan Dinas PUPR Aceh.
Percepatan realisasi anggaran juga menjadi salah satu perhatian utama Gubernur.
Pengendalian program, proses pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan pekerjaan konstruksi harus diperkuat agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran.
Namun, Gubernur mengingatkan bahwa percepatan serapan anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas pekerjaan.
Transparansi dan akuntabilitas harus tetap menjadi prinsip utama dalam setiap pelaksanaan program. Setiap anggaran yang digunakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Gubernur berharap Asnawi segera menghadirkan langkah-langkah konkret dalam menjalankan amanah barunya, khususnya mempercepat pembangunan dan pemulihan infrastruktur Aceh.
Pelantikan tersebut turut dihadiri para Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Dengan jabatan barunya, Asnawi kini menghadapi sejumlah pekerjaan besar. Dinas PUPR merupakan salah satu instansi yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan fisik, mulai dari peningkatan jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur sumber daya air, hingga penataan ruang.
Di tengah kebutuhan pemulihan pascabencana dan tuntutan pemerataan pembangunan, kinerja Dinas PUPR Aceh akan menjadi salah satu perhatian publik.
Masyarakat kini menantikan langkah dan kebijakan Asnawi dalam memastikan program pembangunan infrastruktur berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh.

















