BANDA ACEH, Infoaceh.net – Pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan setelah ditemukan indikasi ketidakwajaran harga yang cukup mencolok.
Komputer yang disebut memiliki spesifikasi teknis serupa ditawarkan di toko daring dengan harga sekitar Rp14 juta per unit, sementara harga dalam kontrak pengadaan pemerintah diduga mencapai Rp29 juta per unit.
Perbedaan tersebut mencapai Rp15 juta untuk setiap unit komputer. Jika dibandingkan dengan harga pembelian di toko daring, harga kontrak pemerintah itu sekitar 107,14 persen lebih tinggi.
Temuan awal tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai bagaimana proses perencanaan kebutuhan, survei harga pasar, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga penetapan nilai kontrak dilakukan oleh Dinas Pendidikan Aceh.
Persoalan ini menjadi penting karena pengadaan komputer menggunakan anggaran publik yang semestinya diarahkan untuk memperkuat fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mendukung kebutuhan sekolah dan peserta didik di Aceh.
Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Nasruddin Bahar menilai perbedaan harga sebesar Rp15 juta per unit tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan terbuka dari pihak Dinas Pendidikan Aceh.
Menurutnya, pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dibelanjakan, terlebih anggaran tersebut berasal dari uang rakyat dan dialokasikan untuk sektor pendidikan.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat. Kalau komputer dengan spesifikasi yang sama bisa dibeli masyarakat melalui toko daring seharga Rp14 juta, mengapa pemerintah justru berkontrak Rp29 juta per unit? Ada selisih Rp15 juta yang wajib dijelaskan. Jangan sampai anggaran pendidikan menjadi ruang pemborosan uang negara,” tegas Nasruddin Bahar, dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Selisih Harga Lebih dari 100 Persen, Apa Dasar Penetapan Kontrak?
Perbedaan harga antara Rp14 juta dan Rp29 juta per unit menjadi titik penting yang perlu dijelaskan secara transparan.
Apabila benar komputer yang dibeli pemerintah memiliki merek, tipe, prosesor, kapasitas RAM, penyimpanan, kartu grafis, sistem operasi, serta kelengkapan yang sama dengan produk pembanding di toko daring, maka kewajaran harga kontrak patut diuji secara objektif.
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah Dinas Pendidikan Aceh telah melakukan survei pasar secara memadai sebelum menetapkan HPS dan nilai kontrak.
Apakah harga pembanding dari sejumlah penyedia telah diperiksa? Apakah terdapat komponen tambahan yang menyebabkan harga kontrak mencapai Rp29 juta? Apakah biaya pengiriman, instalasi, perangkat lunak, pajak, pelatihan, dan garansi telah diperhitungkan secara terukur?
Semua pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen resmi, bukan sekadar penjelasan lisan.
TTI menegaskan, pihaknya tidak sedang menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi. Namun, selisih harga yang ditemukan merupakan indikasi awal yang layak ditelusuri, terutama untuk memastikan apakah proses pengadaan telah memenuhi prinsip efisiensi, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas.
Kadisdik Aceh Diminta Buka Spesifikasi Teknis
Nasruddin Bahar secara terbuka mendesak Kepala Dinas Pendidikan Aceh agar tidak menutup diri terhadap pertanyaan masyarakat mengenai pengadaan komputer tersebut.
Ia meminta seluruh spesifikasi teknis dan dokumen pendukung pengadaan dibuka agar publik dapat melakukan perbandingan secara objektif.
Dokumen yang diminta antara lain: Merek dan tipe komputer yang dibeli. Spesifikasi prosesor dan generasi perangkat. Kapasitas RAM dan jenis penyimpanan. Spesifikasi kartu grafis dan monitor.
Sistem operasi serta perangkat lunak yang disertakan. Kelengkapan perangkat dan aksesori. Masa garansi dan layanan purnajual. Harga satuan dan total nilai kontrak. Jumlah unit yang diadakan. Identitas perusahaan penyedia. Dokumen HPS dan survei harga pasar dan metode pemilihan penyedia dan hasil evaluasi penawaran.
“Kepala Dinas Pendidikan Aceh perlu membuka secara transparan merek, tipe, prosesor, RAM, kapasitas penyimpanan, sistem operasi, kelengkapan perangkat, masa garansi, harga satuan, dan seluruh spesifikasi teknis komputer yang dibeli. Biarkan masyarakat Aceh membandingkan sendiri harga kontrak pemerintah dengan harga yang ditawarkan toko daring lainnya,” ujar Nasruddin.
Menurutnya, keterbukaan dokumen akan memberikan kesempatan kepada masyarakat, kalangan pendidikan, jurnalis, dan lembaga pengawas untuk menguji apakah harga yang dibayarkan pemerintah benar-benar sebanding dengan kualitas barang yang diterima.
“Kalau harga Rp29 juta per unit memang wajar, buka dokumennya dan jelaskan komponen biayanya. Jangan biarkan publik bertanya-tanya mengapa harga kontrak pemerintah mencapai lebih dari dua kali lipat harga pembanding yang kami temukan,” katanya.
Kejati Aceh Diminta Turun Tangan Usut
Tidak hanya meminta klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Aceh, TTI juga mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh untuk menelusuri dugaan ketidakwajaran harga pengadaan komputer tersebut sesuai kewenangannya.
Nasruddin menilai perbedaan harga yang mencapai Rp15 juta per unit patut menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk melakukan penelaahan awal terhadap proses pengadaan.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah penetapan harga kontrak memiliki dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan atau terdapat indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan.
“Kami menunggu sikap tegas Kajati Aceh. Jangan sampai dugaan ketidakwajaran harga pengadaan komputer ini berlalu tanpa pemeriksaan. Kejati Aceh harus memastikan apakah penetapan harga kontrak tersebut memiliki dasar yang sah atau justru ditemukan unsur penyimpangan,” tegasnya.
TTI meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, survei harga pasar, penyusunan HPS, proses pemilihan penyedia, negosiasi harga, penandatanganan kontrak, hingga pemeriksaan dan serah terima barang.
Pemeriksaan juga perlu mencakup kemungkinan adanya konflik kepentingan, pengaturan spesifikasi yang mengarah kepada penyedia tertentu, persaingan usaha tidak sehat, maupun praktik lain yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, TTI meminta penanganan perkara dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Besarnya selisih harga tersebut semakin menarik perhatian apabila dikaitkan dengan jumlah komputer yang mungkin dibeli dalam satu paket pengadaan.
Dengan menggunakan perbandingan harga Rp29 juta dalam kontrak dan Rp14 juta di toko daring, diperoleh selisih Rp15 juta per unit.
Sebagai ilustrasi: jika jumlah komputer 10 unit maka selisih harga Rp150 juta dan jika 500 unit maka selisih harga Rp7,5 miliar.
Angka tersebut merupakan simulasi matematis berdasarkan selisih harga yang disebutkan TTI, bukan nilai kerugian negara yang telah terbukti ataupun jumlah unit yang dipastikan telah dibeli.
Namun, simulasi itu memperlihatkan mengapa keterbukaan jumlah unit dan nilai kontrak menjadi sangat penting.
Jika pengadaan dilakukan dalam jumlah besar, perbedaan harga per unit dapat menghasilkan akumulasi anggaran yang signifikan. Karena itu, publik berhak mengetahui berapa jumlah komputer yang dibeli, berapa total nilai kontraknya, serta bagaimana dasar perhitungan harga satuannya.
Pengadaan perangkat komputer pada dasarnya merupakan kebutuhan penting untuk mendukung transformasi pendidikan, pembelajaran berbasis teknologi, administrasi sekolah, serta peningkatan kompetensi digital peserta didik.
Namun, tujuan baik tersebut harus diikuti proses pengadaan yang transparan dan efisien.
Anggaran pendidikan tidak cukup hanya dinilai dari banyaknya barang yang dibeli atau besarnya nilai proyek. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap barang yang diadakan memiliki kualitas sesuai kebutuhan dan diperoleh dengan harga yang wajar.
Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan Aceh perlu menjelaskan apakah komputer seharga Rp29 juta tersebut memiliki keunggulan spesifikasi atau layanan tambahan yang memang tidak terdapat pada produk pembanding seharga Rp14 juta.
Jika terdapat perbedaan, pemerintah harus menyampaikan secara terperinci agar masyarakat dapat memahami dasar penetapan harga.
Sebaliknya, apabila spesifikasi dan komponen yang diterima ternyata sama atau hampir sama, sementara tidak terdapat penjelasan memadai mengenai selisih harga, maka kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius dalam evaluasi pengadaan.
Nasruddin menegaskan, uang pendidikan seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peserta didik, bukan justru memunculkan pertanyaan mengenai kewajaran harga barang yang dibeli pemerintah.
“Anggaran pendidikan semestinya digunakan untuk meningkatkan kualitas sekolah dan pembelajaran. Setiap rupiah harus memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik, bukan menimbulkan pertanyaan karena harga pengadaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar,” ujarnya.
TTI juga mengakui bahwa harga yang ditawarkan toko daring tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya mark-up dalam pengadaan pemerintah.
Perbandingan harga harus memperhatikan kesamaan merek dan tipe, spesifikasi teknis secara keseluruhan, status produk, pajak, biaya pengiriman, instalasi, perangkat lunak, garansi, serta layanan purnajual.
Harga penawaran di toko daring juga perlu dipastikan masih berlaku dan benar-benar tersedia untuk jumlah pembelian yang dibutuhkan.
Meski demikian, perbedaan harga yang ditemukan tetap layak dijelaskan melalui pembukaan dokumen pengadaan. Pemerintah tidak seharusnya hanya meminta masyarakat mempercayai bahwa harga kontrak sudah wajar tanpa menunjukkan dasar perhitungannya.
Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.
Menunggu Klarifikasi Dinas Pendidikan Aceh
Hingga persoalan ini mencuat, pertanyaan utama yang membutuhkan jawaban adalah apa dasar penetapan harga komputer sebesar Rp29 juta per unit, spesifikasi apa yang dibeli, berapa jumlah unitnya, dan siapa penyedia yang memenangkan pengadaan tersebut.
Dinas Pendidikan Aceh perlu memberikan klarifikasi resmi agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.
TTI menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong pemeriksaan secara objektif terhadap seluruh dokumen pengadaan.
“Kami tidak sedang menuduh seseorang melakukan korupsi tanpa bukti. Tetapi ketika ditemukan selisih harga sebesar Rp15 juta per unit, pemerintah memiliki kewajiban moral dan administratif untuk menjelaskan dasar penetapan harga itu. Jangan sampai keterbukaan informasi baru dilakukan setelah aparat penegak hukum turun tangan,” tegas Nasruddin.
Ia kembali meminta Kejati Aceh tidak berhenti pada pemeriksaan administratif apabila dalam proses penelusuran ditemukan bukti permulaan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.
“TTI menunggu dua hal: keberanian Kepala Dinas Pendidikan Aceh membuka seluruh spesifikasi teknis dan dokumen harga pengadaan, serta ketegasan Kajati Aceh menelusuri dugaan mark-up ini. Jangan biarkan uang pendidikan dibelanjakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas,” pungkas Nasruddin Bahar.
Persoalan ini kini menjadi ujian transparansi pengelolaan anggaran pendidikan di Aceh. Sebab, ketika muncul perbedaan harga yang mencapai lebih dari dua kali lipat harga pembanding, penjelasan terbuka dan pemeriksaan objektif merupakan langkah penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan uang rakyat.
