JAKARTA, Infoaceh.net – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.15 WIB. Kedatangannya disambut Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama sejumlah pimpinan MPR lainnya.
Gibran terlihat mengenakan jas hitam dan dasi merah. Ia langsung memasuki ruang pimpinan MPR untuk melakukan pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 20 menit.
Usai pertemuan, Gibran meninggalkan gedung tanpa memberikan keterangan kepada awak media yang telah menunggunya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani kemudian mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Menurut Muzani, Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme ketatanegaraan.
“Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani kepada wartawan.
Muzani juga mengungkapkan bahwa menurut keterangan Gibran, surat yang sama telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Muzani menegaskan Gibran tidak menjelaskan secara lisan alasan pengunduran dirinya. Pimpinan MPR juga belum membuka isi dokumen surat tersebut saat memberikan keterangan kepada media.
Muzani menjelaskan, setelah surat pengunduran diri diterima, MPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk menentukan langkah kelembagaan berikutnya.
Selanjutnya, MPR akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Menurut Muzani, konstitusi memberikan waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk mempersiapkan proses penetapan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.
Ia berharap proses tersebut berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan mekanisme demokrasi.
Dengan demikian, penyerahan surat pengunduran diri ini menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional, sekaligus membuka proses ketatanegaraan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Mundur di Tengah Tekanan Politik
Keputusan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri tidak dapat dilepaskan dari polemik hukum dan politik yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir.
Sebelumnya, Gibran telah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut membahas berbagai dinamika politik, termasuk polemik putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan Gibran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
“Di antara pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.
Polemik yang menyeret Gibran berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Mahkamah Agung melalui putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi yang diajukan HM Subhan.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sah.
MA juga memerintahkan agar surat keterangan tersebut dicabut dan ditarik dari pihak yang menguasainya.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA.
MK juga menilai certificate of attendance yang diajukan bukan merupakan bukti kelulusan, melainkan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
Namun, dalam perkara tersebut MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk meminta diskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Tekanan politik terhadap Gibran juga menguat di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI yang berasal dari delapan fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Usulan tersebut berkaitan dengan tindak lanjut polemik dokumen pendidikan Gibran setelah muncul putusan MA dan MK.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), beserta perubahannya.
Hak tersebut dapat digunakan DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dalam ketentuan konstitusional, dugaan pelanggaran hukum maupun tidak lagi terpenuhinya persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden dapat menjadi bagian dari proses pemberhentian melalui mekanisme yang diatur UUD 1945.
Namun, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta berarti seorang pejabat telah terbukti melakukan pelanggaran atau otomatis diberhentikan dari jabatannya.
Rapat Paripurna DPR Dibatalkan
Di tengah perkembangan tersebut, DPR RI membatalkan rapat paripurna yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut sedianya diagendakan untuk membacakan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat yang ditandatangani 120 anggota DPR.
Pembatalan rapat terjadi pada hari yang sama dengan penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada MPR.
Perkembangan ini menandai perubahan besar dalam dinamika politik nasional. Persoalan yang sebelumnya berkembang menjadi polemik persyaratan pencalonan Wakil Presiden kini memasuki tahapan baru, yakni proses pengunduran diri dan pengisian jabatan Wakil Presiden.
