Komunitas

PRHIA USK dan Baitul Mal Aceh Matangkan Naskah Akademik Raqan Wakaf di Bireuen

BIREUEN, Infoaceh.net – Upaya menghadirkan regulasi dan pengelolaan wakaf yang lebih modern, produktif serta adaptif terhadap era digital terus dimatangkan di Provinsi Aceh.

Pusat Riset Hukum Islam dan Adat Universitas Syiah Kuala (USK) bersama Baitul Mal Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Wakaf Aceh.

​Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung Rektorat Universitas Almuslim, Peusangan, Kabupaten Bireuen, pada Selasa (17/11/2026) ini dibuka oleh Komisioner Baitul Mal Aceh, Fahmi Nasir, serta dihadiri Rektor Universitas Almuslim, Dr Marwan MPd. Jalannya diskusi dipandu oleh Prof Dr M Adli selaku moderator, didampingi anggota tim penyusun dari USK yakni Prof Dr Sulaiman Tripa SH MH, Prof Dr Teuku Muttaqin Mansur dan Musliadi bin Usman.

​Diskusi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor di Kabupaten Bireuen, antara lain unsur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireuen, Bappeda Kabupaten Bireuen, Baitul Mal Kabupaten Bireuen, Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGPKB) Kabupaten Bireuen.

Turut hadir Penyelenggara Zakat dan Wakaf (ZAWA) Kemenag Kabupaten Bireuen, Kantor Urusan Agama (KUA), Baitul Mal Gampong, para nazhir wakaf, Yayasan Generasi Cahaya Peradaban, serta akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Dr Damanhur Abbas Lc MA.

​Dalam sesi pembukaan, Ketua Pusat Riset Hukum Islam dan Adat (PRHIA) sekaligus Sekretaris Senat USK, Prof Dr Azhari Yahya SH MCL MA menegaskan penyusunan Naskah Akademik merupakan fondasi mutlak sebelum Rancangan Qanun Wakaf Aceh disahkan.

Baca Juga:  770 Peserta Ikuti MTQ ke-38 Kabupaten Pidie, Dibuka Bupati Sarjani

Mengingat regulasi ini lahir dari aspirasi masyarakat, keterlibatan aktif para pemangku kepentingan di daerah menjadi kunci utama dalam memetakan persoalan riil di lapangan.

​”Dalam tata cara penyusunan qanun, tidak ada qanun aspirasi yang bisa diselesaikan tanpa naskah akademik. Hari ini kita beramal lewat pemikiran dan karya, berbuat demi agama untuk membangun model baru pengelolaan wakaf di Aceh yang lebih produktif,” ujar Prof Dr Azhari Yahya dalam sambutan pembukaannya di hadapan peserta FGD.

​Dorong Wakaf Produktif dan Digitalisasi Aset

​Prof Azhari juga menyoroti selama ini pemahaman masyarakat terkait wakaf masih sering terbatas pada aset tidak bergerak, seperti tanah untuk pembangunan masjid atau meunasah. Padahal, potensi wakaf tunai (cash waqf) dan wakaf produktif sangat besar untuk menopang kemandirian ekonomi umat.

Ia mencontohkan keberhasilan model pengelolaan dana abadi di Norwegia serta pengelolaan wakaf Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang hasilnya mampu membiayai sektor pendidikan hingga menopang perekonomian secara berkelanjutan.

​”Kita ingin mengembangkan wakaf produktif dan wakaf tunai, di mana dana yang terkumpul dapat dikelola dan dimaksimalkan hasilnya tanpa mengurangi pokok wakafnya. Di samping itu, kita juga perlu melakukan digitalisasi serta penataan aset wakaf lama yang dulu diserahkan secara lisan agar memiliki kepastian hukum dan tidak memicu sengketa di kemudian hari,” tambahnya.

​Senada dengan hal tersebut, dalam sambutan pembukaannya, Komisioner Baitul Mal Aceh, Fahmi Nasir, menyambut baik sinergi akademis ini untuk memperkuat tata kelola wakaf di Aceh. Aceh dinilai memiliki tradisi wakaf yang sangat kuat secara historis, namun belum diimbangi dengan aturan main yang tegas di tingkat daerah.

Baca Juga:  Kuliah Umum di USK, Gubernur Lemhannas Ungkap Lima Potensi Strategis Aceh Perkuat Ketahanan Nasional

​Ketiadaan regulasi yang mengatur pembagian peran secara spesifik kerap memicu tumpang tindih kewenangan antara Baitul Mal, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, hingga perangkat gampong.

Melalui qanun ini, pemerintah dan para pemangku kepentingan berupaya menciptakan pedoman bersama yang mengikat agar seluruh aset wakaf terlindungi secara hukum, terhindar dari risiko hilangnya aset akibat kelalaian pengelola, serta mencegah sengketa lahan maupun klaim sepihak dari ahli waris di masa mendatang.

​Usai sesi pembukaan, diskusi berlanjut dengan menjaring masukan dari para peserta. Dari diskusi bersama para pemangku kepentingan di Bireuen tersebut, dirumuskan beberapa kesimpulan penting sebagai bahan masukan utama penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Wakaf Aceh, meliputi:​ Kedudukan dan kewenangan Baitul Mal,

​Perlindungan dan legalisasi aset wakaf. Pengembangan wakaf produktif, Pembentukan Dana Abadi Wakaf Aceh (DAWA), ​Penguatan dan pembinaan kapasitas serta profesionalisme nazhir, ​Digitalisasi dan Satu Data Wakaf Aceh, ​Pemisahan aset dan keuangan wakaf, ​Pengembangan wakaf uang; Penguatan koordinasi antarlembaga;

​Pengaturan perubahan peruntukan dan penyelesaian sengketa wakaf; Pelibatan ulama dan kearifan lokal Aceh; Standardisasi pelaporan dan pengawasan wakaf;

​Pengaturan hubungan wakaf dengan yayasan dan lembaga pendidikan; Percepatan penanganan kesenjangan sertifikasi tanah wakaf; Penerapan mekanisme punishment dan reward bagi nazhir.

image_print
Harian Aceh Indonesia
Netizen Harian Aceh

Beri Komentar

Artikel Terkait