Hukum

61 Ton BBM Subsidi Disita di Aceh, Polisi Tetapkan 45 Tersangka dari 38 Kasus Penyelewengan

Banda Aceh, Infoaceh.net — Polda Aceh bersama Polres/Polresta jajaran berhasil mengungkap 38 kasus tindak pidana penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pengungkapan tersebut dilakukan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), yang merupakan salah satu program prioritas Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto.

Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menyampaikan pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan dan penindakan terpadu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Aceh, serta Satreskrim Polres/Polresta jajaran.

Menurutnya, pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya memastikan pendistribusian BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

BBM bersubsidi merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Karena itu, penyalahgunaan maupun perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berhak menerimanya.

Baca Juga:  Kejari Banda Aceh Tegaskan Jarimah Liwath Eks Kepala Inspektorat Belum Terbukti

“Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Polda Aceh bersama Polres/Polresta jajaran melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan selama 28 hari, terhitung sejak 19 Oktober hingga 15 November 2026.

Dari kegiatan tersebut, kami berhasil mengungkap 38 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Irjen Pol Ruddi Setiawan pada konferensi pers di Mapolda Aceh, Selasa (17/11/2026).

Dari hasil pengungkapan tersebut, sebanyak 45 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Petugas juga mengamankan 30 unit kendaraan bermotor roda empat dan roda enam yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Selain itu, polisi turut menyita sebanyak 61 ton atau setara dengan 61.388 liter BBM bersubsidi.

Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Baca Juga:  Wagub Aceh dan Kapolda Jenguk Korban Kekerasan Penurunan Bendera Bulan Bintang di Tiro Pidie

Dalam kesempatan itu, Kapolda Aceh mengimbau seluruh pengelola SPBU, pelaku usaha, dan masyarakat agar mematuhi ketentuan pendistribusian serta penggunaan BBM bersubsidi.

Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi distribusinya agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Apabila masyarakat mengetahui atau menemukan dugaan penyalahgunaan, penimbunan, pengangkutan, maupun perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal, segera laporkan melalui layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis.

Partisipasi dan kepedulian masyarakat sangat penting dalam membantu Polri menjaga distribusi energi agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” pungkasnya.

image_print
Harian Aceh Indonesia
Netizen Harian Aceh

Beri Komentar

Artikel Terkait