BANDA ACEH – Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) yang baru dikukuhkan Mei lalu, datang menemui Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar dalam rangka meminta petunjuk dan arahan terkait program kerja yang akan disusun dan dilaksanakan MAA.
Informasi tersebut disampaikan Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe Aceh M Nasir Syamaun. Menurutnya, kedatangan rombongan MAA dipimpin Ketua MAA Prof Dr Farid Wajdi Ibrahim MA, didampingi Kepala Sekretariat Darmansyah serta pengurus MAA lainnya, Kamis (1/7) di Meuligoe Wali Nanggroe, kawasan Lampeuneureut, Aceh Besar.
“Ini merupakan kunjungan pertama kami usai dikukuhkan Wali Nanggroe pada Ramadhan (Mei) lalu. Sebagai salah satu lembaga keistimewaan Aceh, MAA meminta petunjuk dan arahan dalam menyusun dan melaksanakan program-program kerja ke depan,” kata Prof Farid.
Seperti diketahui, MAA merupakan salah satu lembaga keistimewaan Aceh khusus bidang adat istiadat, yang berada di bawah payung besar Lembaga Wali Nanggroe Aceh. MAA menjadi salah satu sayap dari lembaga keistimewaan Aceh bersama lembaga-lembaga lainnya, seperti Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Baitul Mal, Majelis Permusyawatan Ulama (MPU) dan Mahkamah Syariah.
“Semua yang kami lakukan adalah sebagai eksekutor kebijakan lembaga-lembaga keistimewaan Aceh,” sebut Prof Farid usai pertemuan dengan Wali Nanggroe.
Pada pertemuan tersebut, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar memberikan banyak masukan terkait program yang akan disusun dan dilaksanakan MAA ke depan. Program-program tersebut harus sejalan dengan visi dan misi Lembaga Wali Nanggroe dan lembaga keistimewaan Aceh lainnya.
“MAA hendaknya dapat menyusun program-program kerja baru yang belum termuat dalam program kerja yang sudah ada. Saya akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada MAA dalam menjalankan tugasnya,” kata Wali Nanggroe dalam pertemuan tersebut.
Wali Nanggroe mengingatkan, MAA merupakan salah satu lembaga keistimewaan Aceh yang independen. Seluruh program kerja yang disusun dan dilaksanakan harus sinkron dengan program kerja lembaga-lembaga keistimewaan Aceh lainnya, agar hasil yang dicapai dapat maksimal. “Baik yang bersifat koordinasi dan konsultasi,” kata Wali.
Prof Farid mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan yang disampaikan Wali Nanggroe. “Semoga program-program yang akan kita buat dan laksanakan seluruhnya akan terlebih dahulu meminta arahan dari Wali Nanggroe,” tambah Prof Farid.
Selain itu, setiap program kerja yang sudah dilaksanakan, MAA akan menyampaikan laporan kepada Wali Nanggroe selaku payung lembaga keistimewaan Aceh, dan kepada Pemerintah Aceh, karena semua anggaran MAA bersumber dari APBA. (IA)
