BANDA ACEH – Pemerintah Aceh diminta untuk segera memastikan proses pembayaran insentif (honor) para imuem mukim di Aceh. Pasalnya insentif mukim yang telah ditetapkan dalam DIPA APBA 2021 tersebut belum dibayarkan oleh pemerintah. Tak tanggung-tanggung sudah 8 bulan lamanya, yaitu mulai Januari hingga Agustus 2021.
Hal itu disampaikan Anggota Banggar DPRA Tgk H Irawan Abdullah SAg yang juga Ketua Komisi VI DPRA, Ahad (5/9).
“Mukim merupakan lembaga kekhususan yang hanya ada di Aceh dan lembaga tersebut sudah lama berdiri dari sejarahnya pada masa dahulu. Namun yang sangat disayangkan pada tahun anggaran 2021 ini hingga Agustus jerih mukim tersebut belum dibayarkan dan ini perlu ada kepastian dari Pemerintah Aceh,” ungkap Tgk Irawan.
Ia mengatakan dalam pembahasan pertanggungjawaban anggaran 2020 tepatnya 16 Juli 2021, sudah pernah ia tanyakan. Ketika itu janji pemerintah yang disampaikan Plt Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (BPMG) Aceh, insentif tersebut sedang dilakukan Pergub yang sedang difasilitasi oleh Kemendagri dan sesudah Idul Adha ini akan selesai dan segera disalurkan.
“Namun kenyataannya sampai awal September 2021, insentif mukim tersebut tidak kunjung juga diberikan. Padahal selama ini para Imuem Mukim sudah bekerja sebagaimana mestinya,” katanya.
Untuk itu sebagai Ketua Komisi VI DPRA yang salah satunya membidangi keistimewaan dan kekhususan Aceh, Tgk Irawan Abdullah kembali menginterupsi (menanyakan lagi) hal tersebut dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang ke II DPRA Jum’at, 3 September 2021.
“Dalam paripurna tersebut saya kembali mengingatkan supaya insentif mukim tersebut perlu ada kepastian dari Pemerintah Aceh. Kalaupun belum bisa disalurkan, pemerintah dapat memberikan penjelasan langsung baik secara lisan atau tertulis kepada forum mukim tentang apa saja yang menjadi kendala dan penyebab utama sehingga sampai dengan Agustus 2021 belum bisa dibayarkan juga,” jelas Tgk Irawan.
Menurut Anggota DPRA Fraksi PKS tersebut, forum mukim senantiasa menanyakan hal itu ketika ada pertemuan-pertemuan formal dan informal, baik dalam acara pertemuan dengan kegiatan pemerintahan maupun acara-acara non formal lainnya.
“Mareka selalu mempertanyakan hal tersebut kepada anggota dewan khususnya di dapil masing-masing. Untuk itu kami kembali menegaskan dan meminta Pemerintah Aceh harus memberikan kepastian kapan insentif mukim tersebut dicairkan. Sehingga masyarakat pun akan percaya kepada kinerja pemerintah,” pungkasnya. (IA)
