BANDA ACEH — Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengaku tidak segan menghukum jajaran anak buahnya apabila melakukan pelanggaran. Burhanuddin turut meminta agar penegakan hukum yang dilakukan tidak menciptakan kegaduhan.
Dalam keterangan pers yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak disebutkan, Jaksa Agung Burhanuddin mengunjungi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Kelas 1 Angkatan 78 di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aceh.
Dalam kegiatan itu, Burhanuddin didampingi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Muhammad Yusuf, Kapuspenkum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Asisten Umum Jaksa Agung Kuntadi, Asisten Khusus Jaksa Agung Hendro Dewanto, serta diikuti secara daring Kepala Badan Diklat Kejaksaan (Kabadiklat) Tony Spontana serta jajarannya.
Saat memberikan pengarahan, Burhanuddin menyinggung perihal penyelenggaraan yang digelar daring kurang menciptakan jiwa korsa.
“Oleh karena itu, hendaknya para siswa dapat secara aktif menjalin interaksi virtual selama masa pendidikan, seperti membangun forum diskusi kelompok dan belajar bersama lebih intensif. Saya yakin jika hal tersebut dilakukan secara berkesinambungan maka jiwa korsa dalam diri para peserta diklat akan tercipta,” kata Burhanuddin dalam keterangannya, Rabu (10/11).
“Begitu juga dengan integritas, tolong saudara ingat bahwa gerak-gerik kita selaku penegak hukum selalu diawasi oleh masyarakat. Jaga moral dengan sebaik-baiknya agar tidak tercoreng dengan perbuatan tercela sekecil apapun, jangan hancurkan kepercayaan yang telah diberikan publik kepada institusi kita,” imbuhnya.
Burhanuddin menyinggung pula soal perlawanan balik koruptor. Untuk itu, Burhanuddin meminta jajarannya tidak sembarangan dalam bekerja.
“Sekali lagi saya tekankan kepada saudara sekalian bahwa sudah sepatutnya integritas dan loyalitas merupakan standar minimum dari setiap insan Adhyaksa. Saya tidak segan menindak siapa saja yang mencoreng institusi, termasuk jaksa baru sekalipun,” imbuhnya.
Salah satu tolok ukur profesionalitas seorang jaksa diukur dari ketepatan pelaksanaan kewenangan, oleh karena itu penguasaan peraturan perundang-undangan, Standar Operasional Prosedur, dan Kode Etik jaksa mutlak diperlukan, mengingat sebagian besar kewenangan jaksa beririsan dengan hak asasi manusia, maka dalam pelaksanaan tidak boleh ada toleransi atas kesalahan prosedur apalagi dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
“Untuk itu, saudara harus bertindak profesional dalam bertugas dan transparan kepada masyarakat demi menjaga marwah institusi yang saudara emban. Penegakan hukum yang saudara jalankan harus dilakukan secara profesional agar tidak menimbulkan kegaduhan, begitupun dalam bermitra dengan penegak hukum lain.
Perlu saudara pahami bahwa profesionalitas seorang jaksa diuji dalam menangani suatu perkara, dan dituntut mampu memberikan pelayanan optimal kepada para pencari keadilan.” ujarnya.
Jaksa Agung menyampaikan PPPJ pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu proses metamorfosa, dimana bagi yang lulus dari proses pendidikan tersebut akan mengalami perubahan status dari seorang staff tata usaha menjadi pejabat fungsional jaksa.
Perubahan ini tentu saja sangat signifikan baik dari segi kewenangan, hak maupun kewajibannya. Seorang staf yang semula tidak memiliki kewenangan apapun dalam penegakan hukum berubah menjadi seorang jaksa yang memiliki atribut kewenangan yang sangat menentukan.
Perubahan kedudukan tersebut harus diikuti oleh perubahan pola pikir, pola kerja yang berorientasi pada integritas dan profesionalitas, sehingga penyalahgunaan kewenangan dapat dieliminir. Setiap pelaksanaan kewenangan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), oleh karena itu hendaknya selalu mengacu pada SOP yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.
Selain hal tersebut di atas, sebagai seorang jaksa melekat kewajiban untuk membangun sinergitas dengan mitra kerja, mengingat bahwa dalam pelaksanaan tugas seorang Jaksa harus berhubungan dengan banyak intansi yang menjalankan tupoksi berbeda namun saling berkaitan dengan tupoksi jaksa, karena berhasilnya pelaksanaan tugas tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama yang baik dengan mitra kerja. (IA)
