Banda Aceh – Wakil Presiden (Wapres) Ma’aruf Amin memberikan perhatian serius terkait rendahnya belanja anggaran pemerintah di Provinsi Aceh hingga November 2021 ini.
Hal itu disampaikan Wapres saat memimpin Rapat Koordinasi mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/11). Turut hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi A. Halim Iskandar,Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Achmad Marzuki, Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar, Kajati Aceh Muhammad Yusuf dan Sekda Aceh Taqwallah.
“Rendahnya belanja anggaran pemerintah hingga November ini. harus menjadi perhatian serius kita dalam penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Aceh,” ujar Ma’ruf Amin.
Menurut Wapres, dalam situasi ekonomi sulit dampak pandemi Covid-19, belanja pemerintah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.
Oleh karena itu, Wapres meminta gubernur serta para bupati dan wali kota di Aceh, menjadikan penyerapan anggaran sebagai prioritas pencapaian target di akhir tahun.
Selain itu, dalam penyerapan anggaran, komunikasi Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) juga perlu terus ditingkatkan kualitas dan produktivitasnya, demi kesejahteraan rakyat Aceh.
“Apapun kondisi dinamika politik di Aceh saat ini, kepentingan rakyat Aceh harus menjadi concern bersama,” tegasnya.
Mengawali aktivitas dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Aceh, Selasa pagi (16/11), Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin langsung memimpin Rapat Koordinasi mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Aceh,
Pada kesempatan ini, Wapres meminta Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengakselerasi program vaksinasi dan penyerapan anggaran sebagai upaya mengatasi pandemi Covid-19 dengan segala dampaknya.
Kedua program ini menjadi perhatian serius Wapres karena dinilai masih rendah di Provinsi Aceh.
“Persentase yang sudah divaksin dua kali di Provinsi Aceh, paling sedikit dari seluruh provinsi di Sumatera,” ujarnya.
Wapres pun meminta agar Kementerian Kesehatan bersama Pemerintah Aceh terus menggali penyebab rendahnya cakupan vaksinasi tersebut, apakah karena keberatan masyarakat, ketersediaan vaksin, atau keterbatasan tenaga medis.
“Vaksin yang ada saat ini aman dari aspek safety, berkhasiat dari aspek efficacy, dan halal, kalaupun ada yang tidak halal tetapi boleh (dengan) bersyarat dari aspek Islam,” terangnya.
Untuk itu, Wapres menyerukan kepada masyarakat Aceh agar tidak ragu berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19.
“Ini bentuk ikhtiar mulia untuk menjaga keselamatan bersama. Ini langkah preventif yang secara agama adalah wajib,” tegasnya.
Selanjutnya, Wapres meminta Pemerintah Aceh untuk terus menyediakan layanan, sarana dan prasarana, guna memaksimalkan program vaksinasi.
“TNI/Polri saya minta memberi dukungan. Para tokoh masyarakat, para ulama, saya berharap memberikan tausiah untuk membangkitkan antusiasme masyarakat dalam vaksinasi,” harapnya. (IA)
