Banda Aceh – Komite I Dewqn Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar seminar uji publik Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang berlangsung di Ruang Serbaguna Setda Aceh, Senin (6/6/2022).
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi membacakan sebanyak 24 poin revisi pada usulan perubahan terbatas yang disampaikan pada seminar kali ini, yaitu Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan Badan dan Lembaga Luar Negeri, Panwaslih Aceh dan Kabupaten/Kota, Penyesuaian Persyaratan Calon Kepala Daerah, Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Penyelesaian Sengketa Pilkada.
Selanjutnya, Kedudukan, Peran dan Perangkat Wali Nanggroe, Pemilihan Keuchik, Penetapan Kebutuhan Pegawai, Penegasan Penerapan Syariat Islam, Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Kerja, Pengelolaan SDA Minyak dan Gas Bumi, Pemberian Izin Eksplorasi Tambang Umum, Pembentukan Bank Konvensional dan Pemberian Subsidi UMKM.
Poin selanjutnya, DPD RI juga mengusulkan Dana Otonomi Khusus Aceh, Pinjaman Luar Negeri, Prinsip Pengelolaan Anggaran, Penyelesaian Pelanggaran HAM, Kewenangan KKR, Penegasan Kekhususan Qanun, Ketentuan Calon Perseorangan, Penegasan Pengaturan Sektor Minerba, Pengaturan NSPK, dan Penyesuaian Nomenklatur Prolega sesuai PUU yang Berlaku.
“Terima kasih dan apresiasi atas dinamika dan berbagai masukan yang kami terima pada seminar hari ini. Beberapa catatan yang dapat kami simpulkan. Semoga kemitraan antara DPD RI dengan Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Aceh bisa terus terjalin dengan baik,” ujar Fachrul Razi.
Seminar ini juga dihadiri oleh Ketua DPRA Saiful Bahri, Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Setda Aceh M Jafar, Asisten Administrasi Umum Serda Aceh Iskandar, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Muhammad Iswanto, serta sejumlah Kepala SKPA lainnya.
Sementara Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Setda Aceh M Jafar menyampaikan aspirasi berkaitan dengan rencana perubahan UUPA tersebut.
