BANDA ACEH — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saiful Bahri atau Pon Yahya mendesak Pemerintah Pusat untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Sikap DPRA ini menyusul tuntutan massa demonstrasi ratusan mahasiswa dari Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Gedung DPRA, Senin (5/9).
“Kami atas nama lembaga DPRA, ketua dan seluruh anggota, mendesak pemerintah pusat untuk segera menurunkan harga BBM dan tarif listrik,” kata Pon Yaya.
Sikap DPRA tersebut menjawab tuntutan massa. Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Mahmuddin, dalam orasinya juga meminta DPRA menolak keputusan pemerintah ihwal kenaikan harga BBM karena imbas buruk bagi ekonomi rakyat.
Pemerintah diminta mengatur ulang kebijakan alternatif selain menyalurkan bantuan langsung tunai.
“Mendesak pemerintah membuat regulasi penyaluran BBM subsidi berdasarkan data yang tepat dan terukur,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah seperti diumumkan oleh Presiden Jokowi resmi menaikkan harga BBM bersubsidi yaitu Pertalite dan Solar, Sabtu (3/9/2022). Pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.
Tak hanya BBM subsidi, pemerintah juga menaikkan harga BBM nonsubsidi yaitu Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.
Meski sempat diadang polisi, massa berhasil masuk ke gedung utama ruang paripurna DPRA sekitar pukul 12.30 WIB, Senin (5/9).
Dalam ruangan itu, mereka menduduki semua kursi wakil rakyat. Sejumlah berkas dalam laci meja di sana dikeluarkan oleh mahasiswa.
Ketua DPR Aceh Saiful Bahri alias Pon Yahya baru menemui massa sekitar pukul 14.00 WIB. Ia turut didampingi Wakil Ketua DPRA Dalimi dan Safaruddin, Ketua Komisi III DPRA Teuku Raja Keumangan serta sejumlah Anggota DPRA Aceh lainnya seperti Bardan Sahidi dan Muhammad Yunus.
Pon Yahya mengatakan lembaga yang ia pimpin berada di pihak yang sama dengan massa.
