BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) bakal menggelar Musyawarah Besar (Mubes) lll yang dijadwalkan berlangsung pada 25 – 26 Februari 2023.
Salah satu agenda utama Mubes partai politik lokal tersebut yakni memilih ketua umum baru sejalan dengan berakhirnya periode kepemimpinan Ketua Umum DPA Partai Aceh saat ini Muzakir Manaf atau Mualem.
Mubes tersebut nantinya akan dibuka oleh Ketua Tuha Peut Partai Aceh Malik Mahmud Al Haytar dengan mengusung tema “Meusaboeh Tanyo Meuhase. Meucebre tanyo Binasa. (Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh)”.
Kegiatan tersebut akan berlangsung selama dua hari di dua tempat berbeda, yakni hari pertama acara pembukaan akan digelar di Hotel Pemata Hati Banda Aceh, dan Penutupan Mubes pada hari kedua berlangsung di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh.
Saat ini pihak panitia telah melakukan sejumlah persiapan dan berbagai perencanaan untuk kesuksesan acara Mubes.
Tahapan itu mulai dari pemilihan tempat, pemasangan baliho hingga spanduk di pinggir-pinggir jalan.
“Saat ini, persiapan untuk pelaksanaan Mubes sudah cukup memadai dan matang, tinggal menunggu hari H saja,” kata Ketua Panitia Mubes III Partai Aceh Saiful Bahri atau Pon Yaya pada konferensi pers di Warkop Solong, Ulee Kareng, Banda Aceh, Senin (20/2).
Turut hadir mendampingi Pon Yaya pada konferensi pers tersebut, Sekretaris Panitia Mubes Tarmizi SP, Juru Bicara Partai Aceh Nurzahri, serta sejumlah Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh seperti Irfansyah, Zulfadli, M. Yunus dan lainnya.
Menurut informasi, saat ini sejumlah nama kader Partai Aceh berkeinginan maju menjadi ketua umum. Namun, hal itu baru bisa ditentukan di dalam mubes, baik mau mencalonkan diri ataupun dicalonkan oleh orang lain.
“Memang secara demokrasi dan sesuai aturan yang ada kita persilahkan siapa saja boleh untuk mencalonkan diri, karena hak demokrasi itu bebas dipilih dan memilih,” ujar Saiful Bahri yang saat ini menjabat Ketua DPRA.
Ia juga menjelaskan, berdasarkan AD/ART kader dari wilayah yang memiliki hak pilih dalam mubes Partai Aceh ialah ketua, sekretaris dan bendahara DPW. Kemudian panglima KPA di masing-masing wilayah.
