Diluncurkan Wapres, Banda Aceh Terpilih Pilot Project MPP Digital Nasional
Jakarta — Pemerintah Pusat memilih Kota Banda Aceh sebagai salah satu dari 21 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi pilot project penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital nasional
MPP Digital sendiri diluncurkan secara resmi oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Turut hadir pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dan Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko
Pemerintah memulai kerja besar untuk menjalankan integrasi dan keterpaduan layanan digital. Wapres KH Ma’ruf Amin meluncurkan Mal Pelayanan Publik Digital yang pada tahap awal diterapkan di 21 MPP kabupaten/kota.
Adapun 21 daerah tahap awal dengan MPP Digital yakni Kabupaten Banyuwangi, Banyumas, Brebes, Grobogan, Hulu Sungai Selatan, Kotawaringin, Magetan, Musi Rawas, Sragen, Tuban, Kota Banda Aceh, Kota Batam, Kota Bukittinggi, Kota Kendari, Kota Magelang, Kota Metro, Kota Mojokerto, Kota Samarinda, Kota Surakarta, Kota Tanjung Pinang dan Kota Yogyakarta.
“MPP Digital menjadi bagian dari strategi taktis guna mempercepat pelayanan publik, termasuk untuk meningkatkan investasi. Saya minta seluruh pemangku kepentingan di berbagai tingkatan untuk terus menghadirkan inovasi dalam pengembangan MPP Digital, seraya memperkuat kolaborasi untuk memastikan implementasinya,” ungkap Wapres dalam acara Soft Launching MPP Digital Nasional di Istana Wakil Presiden, Selasa (20/06).
“Hadirnya MPP seharusnya mampu mengikis layanan publik yang identik dengan menyita waktu, antrean panjang, praktik percaloan, dan minimnya informasi layanan,” imbuh Wapres.
Kehadiran MPP Digital yang diinisiasi secara kolaboratif antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan berbagai kementerian tersebut diharapkan mengakselerasi pelayanan publik.
“Cermati aspirasi, umpan balik, dan sempurnakan dari waktu ke waktu. (MPP Digital menjadi) cara kerja baru dalam mengelola layanan pemerintahan,” ujar Wapres.
