LAMBARO — Pj Aceh Besar Muhammad Iswanto menggunting pita pertanda resmi dibukanya klinik layanan konsultasi dan pendampingan untuk pendaftaran Etalase Katalog (E-Katalog) lokal dalam Katalog Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar, bagi para pelaku usaha, di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Aceh Besar, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Jum’at (19/1/2024).
Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga pada hari ini di laksanakan launching Klinik E-Katalog Lokal Kabupaten Aceh Besar.
“Tentunya dengan adanya Klinik E-Katalog lokal ini akan menjadi semangat baru bagi UMKM dan home industri lokal yang ada di Kabupaten Aceh Besar untuk terus mengembangkan usahanya,” ujar Iswanto.
Iswanto menambahkan, platform E-Katalog ini merupakan aplikasi belanja online yang akan dikelola oleh Pemkab Aceh Besar, melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
“Sebab saat ini semua pengadaan harus melalui E-katalog. Aplikasi ini bisa mendukung UMKM yang ada di Aceh Besar,” ucapnya.
Iswanto mengatakan, kehadiran klinik tersebut akan memudahkan pelaku usaha lokal mendaftarkan dan menayangkan produk usahanya di e-katalog.
Produk yang telah tayang di E-Katalog nantinya akan menjadi pilihan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk berbelanja barang dan jasa secara daring.
“E-katalog menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan belanja produk lokal,” katanya.
Mekanisme belanja di E-katalog ini kata Iswanto sama dengan belanja online pada umumnya.
“Tidak bisa lagi pengadaan secara langsung. Belanjanya harus di etalase E-katalog,” tuturnya.
Maka dari itu, ia mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui E-katalog. “Kami tidak memaksa, kalau bisa beli produk lokal kenapa harus produk luar,” imbaunya.
Karena menurut Iswanto, masyarakat bisa langsung memasarkan produk dan jasanya secara online, yang dapat dimanfaatkan langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aceh Besar maupun secara Nasional dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa pemerintah.
