KPA Ingin Kasus Pemukulan Caleg PKS di Aceh Utara Diselesaikan Secara Damai
LHOKSEUMAWE – Sejumlah tokoh Partai Aceh dan Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Kuta Pase dan Pase, Jum’at (19/1/2024) menggelar konferensi pers terkait insiden pemukulan terhadap Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Simpang Keuramat, Kabupaten Aceh Utara.
Insiden yang terjadi pada Sabtu siang (13/1/2024) itu melibatkan Caleg dari PKS atas nama Denny Safrizal dan M Dahlan Ishak yang merupakan kader Partai Aceh.
KPA Wilayah Kuta Pase sudah berupaya dan meminta agar kasus pemukulan kader PKS Aceh Utara Denni Safrizal yang dilakukan M. Dahlan (Maklan) itu dapat diselesaikan secara damai dan bermartabat.
Hal itu disampaikan Juru Bicara KPA Kuta Pase, Halim Abe, saat konferensi pers di Lido Graha Hotel Lhokseumawe, Jum’at (19/1). Konferensi pers dihadiri tokoh Partai Aceh Ayah Kuari, Ketua KPA Kuta Pase Mukhtar Hanafiah atau Ableh Kandang, Ketua DPW Partai Aceh (PA) Kota Lhokseumawe Husaini Pom, Saiful Bahri (Pon Yaya) dan petinggi KPA dan PA lainnya.
“Ada upaya-upaya yang kita lakukan secara persuasif setelah kejadian itu, mendekati pihak keluarga korban dan segala macam untuk diselesaikan secara damai dan bermartabat,” ujar Halim Abe.
Namun, pihak korban dan keluarga korban seperti menutup pintu untuk berdamai dengan pelaku yakni Dahlan Ishak alias Maklan, kader Partai Aceh yang kini menjabat Ketua KONI Aceh Utara itu.
“Kita telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan kasus ini secara damai dan lebih bermartabat, sesuai keinginan dari aparatur gampong dan pihak kepolisian, tapi korban tetap tidak mau berdamai,” ucap Juru Bicara KPA Wilayah Kuta Pase, Halim Abee.
Menurutnya, upaya damai yang dilakukan saat ini belum berhasil dan pihaknya siap menghadapi segala kemungkinan terjadi.
“Intinya, kita meminta semua pihak jangan memperkeruh pesta demokrasi dengan kejadian pemukulan di Simpang Keuramat. Perlu diingat kasus pemukulan itu terjadi karena ada pemicunya,” kata Halim.
KPA merasa khawatir jika ada pihak-pihak yang akan memicu ketegangan dan menganggu keamanan dalam pemilihan umum 2024.
