INFOACEH.NET, ACEH JAYA-— Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bersama Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menandatangani MoU (memorandum of understanding) pemberian bantuan hukum.
MoU ini ditandatangani oleh Pj Bupati Aceh Jaya Dr A Murtala MSi dan Ketua YARA Safaruddin SH M H didampingi Kepala YARA Aceh Jaya Sahputra SH di kantor YARA Aceh, Batoh, Banda Aceh, Rabu (29/5).
Penandatanganan itu untuk menindaklanjuti Qanun Aceh Jaya Nomor 2 tahun 2019 tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat di Aceh Jaya.
Ketua YARA Safaruddin menyebutkan, bantuan hukum ini tentunya untuk masyarakat di Aceh Jaya yang tersangkut semua kasus hukum, baik pidana, perdata dan juga hukum jinayah.
“Hukum ini bukan saja untuk pelaku pelanggaran hukum, namun juga untuk korban pelanggaran,” ungkap Safar.
Bantuan hukum ini sebenarnya untuk melaksanakan atas dasar amanah Undang-undang pemerintah pusat dan Kementerian Hukum dan HAM, namun karena kuota yang disediakan sangat terbatas, kebutuhan pendampingan hukum masyarakat sangat tinggi.
Sehingga, kata dia, dibebankan kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan anggaran dan membuat qanun tentang bantuan hukum.
“Alhamdulillah, untuk Provinsi Aceh, pemerintah sudah mengesahkan qanun tersebut dan sudah mulai dijalankan. Untuk tingkat kabupaten/kota yang sudah mulai melahirkan qanun bantuan hukum di antaranya Kabupaten Aceh Barat, Pidie dan Kota Langsa, Subulussalam dan juga Aceh Jaya,” sebut Safar.
Sementara Pj Bupati Aceh Jaya Dr A Murtala MSi mengatakan, bantuan hukum untuk masyarakat yang ditandatangani pada hari ini, masih merujuk pada Qanun Aceh Jaya.
“Ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat di Aceh Jaya,” kata
Murtala usai menandatangani MoU tersebut.
Menurut dia, setiap masyarakat wajib memiliki hak yang sama di mata hukum, serta harus mendapatkan pelayanan bantuan hukum ketika terjerat oleh permasalahan hukum.
Bantuan hukum ini, kata dia, sangat penting untuk membela masyarakat yang terjerat oleh persoalan hukum, saat tidak mampu membayar biaya pengacara, tetapi mendapatkan pelayanan pendampingan hukum yang disediakan oleh pemerintah.
