Infoaceh.net, Banda Aceh — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diminta memberhentikan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur terkait dugaan adanya permainan suara hasil Pemilu Legislatif 2024.
Keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi pada 7 Juni 2024 terkait 4 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) semakin memperkuat bukti indikasi adanya permainan dan pengaturan suara dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Timur.
“Untuk 4 perkara PHPU dengan lokasi khusus Aceh Timur MK sudah mengabulkan gugatan dan mengeluarkan amar putusan untuk dilakukan Perhitungan Surat Suara Ulang (PSSU). Hal ini membuktikan dugaan adanya indikasi pengaturan suara di sejumlah kecamatan itu benar adanya dan jika dicermati lebih lanjut semakin memperjelas bahwa telah terjadi indikasi pelanggaran aturan serta kode etik oleh KIP Aceh Timur,” ungkap Koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (GeMPA), Ariyanda Ramadhan, Ahad, 9 Juni 2024.
Ariyanda menambahkan, baik itu perkara PHPU Nomor 16 yang diajukan Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh untuk DPRA dari Dapil 6 Aceh Timur, perkara Nomor 20 yang diajukan Partai Golkar untuk DPRA Dapil 6 Aceh Timur, Perkara Nomor 105 yang diajukan PNA untuk DPRK Dapil 4 Aceh Timur maupun Perkara Nomor 121 yang diajukan PAS untuk DPRK Aceh Timur semakin memperkuat adanya permainan dari pelaksana pemilu terhadap perolehan hasil suara.
“Mencermati keputusan MK tersebut, demi menyelamatkan marwah dan integritas pelaksana Pemilu maka kita meminta DKPP bertindak tegas memberhentikan serta memberikan sanksi berat sesuai peraturan yang berlaku kepada Ketua KIP Aceh Timur sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan pesta demokrasi,” ujarnya.
Menurut GeMPA, jika DKPP tidak melakukan pemeriksaan dan melakukan tindakan tegas maka hal ini akan mencoreng citra demokrasi dan membuat tingkat ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara pemilu.
“DKPP sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam pasal 159 ayat 3 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu diharapkan menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi. Selain itu, DKPP diharapkan hendaknya menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu,” paparnya.
