INFOACEH.NET, SIGLI — Calon Gubernur Aceh nomor urut 01 Bustami Hamzah mengatakan, Aceh hari ini membutuhkan energi baru yang dapat mengeluarkan Aceh dari kemiskinan dan bersiap menjelang berakhirnya Dana Otonomi Khusus pada 2027 yang telah diterima sejak 2008.
“Aceh hari ini membutuhkan energi baru, harapan baru, untuk masa depan yang lebih baik dan sejahtera,” kata Bustami Hamzah pada pembekalan saksi bertajuk “Konsolidasi dan TOT Saksi Kabupaten dan Kecamatan yang diselenggarakan di Hotel Safira, Sigli, Senin (21/10/2024).
Bustami juga mengingatkan, dulu Gubernur Aceh Ibrahim Hasan mampu membebaskan pantai barat – selatan Aceh dari rakit dengan anggaran hanya Rp 1,9 triliun.
“Tapi sekarang kita dapat puluhan triliun setelah damai, namun Aceh belum terbebas dari kemiskinan,” kata Bustami.
Pemerintah, kata Bustami, harus berdiri di atas semua golongan untuk semua rakyat, bukan hanya untuk kepentingan kelompoknya.
Bustami menegaskan, dirinya merasa gundah melihat Aceh tak kunjung maju di tengah banyaknya kucuran dana otonomi khusus.
Selama ini, Bustami bekerja sebagai birokrat melayani apa yang diputuskan oleh para gubernur terdahulu.
“Ada kegundahan melihat Aceh. Ini adalah panggilan hati untuk berbuat sesuatu bagi kemajuan Aceh. Kalau saya berpikir untuk diri sendiri, saya tentu tidak akan mundur dari jabatan saya. Juga tidak mundur dari PNS, apalagi saya sudah eselon I sebagai Sekda Aceh. Bagi saya hidup adalah pilihan,” kata Bustami.
“Saya ini mualaf politik. Saya orang birokrat. Saya jadi orang politik baru mulai, 23 Agustus lalu, walaupun sebelumnya sepanjang karir saya berada di lingkungan orang politik,” tambah Bustami.
Jika kelak terpilih sebagai gubernur, Bustami Hamzah mengatakan akan memenuhi hak-hak dasar masyarakat terlebih dahulu.
“Harus kita penuhi hak-hak dasar dulu. Menyoe pruet hana troe, hana mungken na kesejahteraan (Jika perut tidak kenyang, tidak mungkin ada kesejahteraan),” kata Bustami.
Menjelang pemungutan suara pada 27 November mendatang, calon gubernur Aceh Bustami Hamzah terus menyiapkan para saksi yang akan bertugas mengawal pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS.
