Infoaceh.net, BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Irwansyah meminta agar pelantikan kepala daerah definitif
tidak diundur lagi.
Irwansyah menyampaikan harapannya agar prosesi pelantikan kepala daerah terpilih dijalankan sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2024, bahwa pelantikan Gubernur itu pada tanggal 7 Februari kemudian pelantikan bupati/walikota pada 10 Februari 2025.
Hal ini penting, kata Irwansyah, mengingat di Aceh khususnya Kota Banda Aceh berkaitan dengan kepala daerah tidak ada persoalan hukum lagi di Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga tidak ada alasan subtansial untuk kemudian menunda pelantikan ini.
“Jika kemudian penundaan ini hanya untuk memenuhi kepentingan aspek seremonial saja dengan mengabaikan subtansi lainnya, maka ini sudah terlalu berlebihan menurut saya. Kita harus lebih mengedepankan kepentingan sebuah daerah untuk bisa dikendalikan, dibangun dan dipimpin oleh kepala daerah definitif yang sudah terpilih pada Pilkada dibanding kepentingan seremonial pelantikan serentak semata,” kata Irwansyah, di Banda Aceh, Kamis (9/1/2025).
Lebih lanjut politisi PKS ini mengatakan jika pelantikan ini terus ditunda, maka akan mengakibatkan lahirnya banyak dinamika dan polemik yang kontra produktif dengan semangat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di kota Banda Aceh.
Sebagaimana diketahui, bahwa di Banda Aceh juga mulai terjadi polemik dinamika yang beredar luas di tengah publik, yaitu informasi penataan aparatur pejabat dinas (mutasi/job fit).
Polemik ini sesuatu yang tidak produktif untuk dijadikan konsumsi publik, maka jangan biarkan polemik ini berkepanjangan dengan salah satu sebabnya adalah karena ditundanya pelantikan kepala daerah definitif.
“Jadi kita menghindari terjadinya dinamika dan polemik yang kontra produktif, maka atas kami atas nama masyarakat Kota Banda Aceh meminta agar pelantikan kepala daerah terpilih perlu dilakukan tepat waktu,” ujar Irwansyah.
Kemudian tambah Irwansyah pihaknya menginginkan ada percepatan pembangunan Banda Aceh, karena sudah terlalu lama kita dipimpin oleh kepala daerah yang tidak definitif (penjabat/Pj).
