Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Buka Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029, Mualem Ungkap 9 Misi ‘Cap Sikureung’

Musrenbang ini dihadiri langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Anggota DPR/DPD RI asal Aceh, unsur Forkopimda Aceh, Plt Sekda Aceh, para bupati dan wali kota serta ketua DPRK se-Aceh, kepala SKPA, rektor perguruan tinggi tokoh masyarakat dan alim ulama.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir pada pembukaan Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (9/7). (Foto: Ist)

Selain itu, gubernur juga meminta perhatian pemerintah pusat terkait beberapa hal prioritas lain, seperti perpanjangan Dana Otonomi Khusus, pengembangan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, serta pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, termasuk Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), Jalan Krueng Geukuh–Bener Meriah, dan Jalan Cot Girek–Samarkilang (Aceh Utara–Bener Meriah).

Menutup sambutannya, gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan mendukung proses perencanaan pembangunan Aceh, seraya berharap agar Musrenbang ini menjadi awal bagi terwujudnya Aceh yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menekankan pentingnya konsistensi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Sekjen menjelaskan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan tumbuh di atas 5% pada periode 2025, dengan proyeksi meningkat secara gradual hingga 2029.

Tomsi menyampaikan target pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di Indonesia, termasuk Aceh, yang diharapkan dapat tumbuh lebih cepat dengan dukungan sektor unggulan dan peningkatan kualitas belanja daerah.

Sekjen Kemendagri tersebut turut memaparkan data realisasi belanja kabupaten/kota di Aceh yang dinilai masih bervariasi, dengan beberapa daerah menunjukkan belanja pegawai yang cukup tinggi.

Ia menyoroti masih rendahnya alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di sejumlah kabupaten/kota.

Sementara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy, menyampaikan bahwa Dana Otsus Aceh harus ditransformasikan dari peran penopang menjadi akselerator.

Ia menekankan perlunya efisiensi belanja rutin, serta memfokuskan pada proyek-proyek terobosan bagi pertumbuhan riil.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif dalam mengeksplorasi, mengoptimalkan, dan mensinergikan seluruh sumber pendanaan.

author avatar
M Zairin
Jurnalis Infoaceh.net

Lainnya

Data kontak yang digunakan pelaku, lengkap dengan foto profil dan nama Nasir Nurdin, Ketua PWI Aceh. (Foto: Tangkapan layar)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Tutup