RTRW Aceh 2025–2045 Mulai Dibahas, Penentu Arah Pembangunan 20 Tahun ke Depan
Dalam konteks Aceh, penyelarasan RTRW juga penting untuk memastikan kesesuaian dengan kawasan strategis nasional di Aceh dan jalur strategis Selat Malaka.
Masukan tertulis raqan ini dikirim via email: [email protected] atau [email protected]
Selain tunduk pada regulasi penataan ruang, RTRW Aceh 2025–2045 juga wajib mendukung arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang RPJPN 2025–2045.
RPJPN menekankan visi “Indonesia Emas 2045” yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju, berdaulat, adil, dan sejahtera. Beberapa fokus RPJPN, seperti pembangunan berkelanjutan, penguatan ketahanan iklim dan lingkungan hidup, serta pembangunan wilayah berbasis potensi daerah, memiliki keterkaitan erat dengan substansi RTRW Aceh.
Dengan demikian, RTRW Aceh 2025–2045 tidak hanya menjadi pedoman pembangunan daerah, tetapi juga merupakan instrumen untuk memastikan Aceh berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional hingga tahun 2045.
Wakil Ketua DPRA menyampaikan apresiasi kepada Komisi IV DPRA, yang diketuai oleh drh Nurdiansyah Alasta MKes, Wakil Ketua Tgk Anwar Ramli, Sekretaris Hendri Muliana, dan Anggota Komisi IV DPRA Irfansyah, Heri Julius, Khalid, Ilham Akbar, Munawar AR (Ngoh Wan), Hery Ahmadi, Abdurrahman Ahmad, Salwani dan Amiruddin Idris atas kerja sama dengan Pemerintah Aceh, tenaga ahli, serta Sekretariat DPRA dalam menyiapkan rancangan qanun ini hingga sampai pada tahap RDPU.
Proses harmonisasi RTRW Aceh dengan regulasi nasional juga dilakukan melalui koordinasi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI serta Kementerian Dalam Negeri, sesuai mekanisme yang diatur dalam UU dan peraturan turunannya.
Ia berharap forum ini dapat menghasilkan masukan konstruktif demi penyempurnaan substansi qanun, sekaligus memastikan RTRW Aceh menjadi landasan hukum yang kuat dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
