BANDA ACEH — Mutu pendidikan Aceh saat ini sedang tidak baik-baik saja, bahkan semakin terpuruk akibat salah dalam pengelolaan di tengah tingginya anggaran pendidikan.
Penilaian ini disampaikan peneliti senior Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A) Hifjir. Kandidat doktor yang sedang menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
“Terpuruknya pendidikan Aceh saat ini tidak terlepas dari kebijakan keliru pemerintahan Aceh sebelumnya. Akibat Gubernur Nova Iriansyah salah menempatkan SDM untuk memimpin Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh, akibatnya anggaran yang besar akhirnya jadi sia-sia,” ujar Hifjir yang menyampaikan pernyataan tertulis, Selasa (27/9/2022).
Menurut Hifjir, kesalahan penempatan pejabat merupakan kejahatan birokrasi yang sebenarnya tidak sederhana.
Meskipun sulit diukur dengan indikator hukum pidana, kata dia, kerusakan yang timbul akibat kesalahan ini bersifat sangat terstruktur dan menimbulkan dampak jangka panjang.
Di mata dia, pemerintahan Gubernur Nova tidak memiliki iktikad baik untuk membangun pendidikan Aceh. Sebagai contoh, untuk sektor pendidikan, dia menempatkan ASN yang tidak tepat, sehingga kualitas pendidian terpuruk.
Ini sama saja dengan melumpuhkan daya saing generasi Aceh. “Dia melumpuhkan Aceh,” ungkapnya.
Dikatakan, kebijakan Nova menggeser Alhudri dari Dinas Sosial ke Disdik adalah keputusan yang tidak punya pertimbangan logis.
Karena, mantan camat ini sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk mengurus kompleksitas masalah pendidikan.
“Bagaimana logikanya orang tidak mengerti pendidikan disuruh menangani pendidikan, karena orang yang mengerti saja belum tentu berhasil apalagi pejabat yang tidak memiliki keahlian sama sekali,” ujarnya.
Ia menambahkan, kesalahan pertama yang dibuat Nova tidak berhenti di situ saja. Alhudri selanjutnya “menyempurnakan” kesalahan yang dirancang tuannya itu dengan mengobrak-abrik personel pada Disdik Aceh.
Dia membuang semua ASN yang berpengalaman dan menggantinya dengan staf dari Dinas Sosial, kantornya yang lama.
Akhirnya, personel Disdik Aceh kini diisi oleh mereka yang juga tidak paham pendidikan seperti Alhudri. Beberapa personel yang digusur dan diganti dengan ASN Dinsos adalah untuk jabatan Kabid Sarpras, Kasubbag Keuangan, Sekretaris, Tekkomdik, dan Kacabdin Sabang. “Itulah situasi yang terjadi di Disdik Aceh sekarang ini,” sebutnya.
Tim yang dibawa Alhudri itu, lanjut peneliti ini, terbukti tidak bisa bekerja. Akhirnya, kualitas pendidikan Aceh benar-benar terpuruk di bawah kepemimpinannya.
Tidak mau boroknya kelihatan, kata Hifjir, Kadisdik jagoan Nova ini akhirnya berusaha keras menutupinya dengan berbagai agenda pencitraan.
Meski usaha tersebut sia-sia belaka. Karena masyarakat bisa mengakses langsung untuk mengetahui data kelulusan siswa di jalur SBMPTN.
Menurut Hifjir, publik sangat meyakini bahwa praktek terburuk dari kebijakan gubernur yang salah dalam menempatkan pejabat akhirnya telah melemahkan pendidikan Aceh.
Karenanya, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki diharapkan tidak melakukan kesalahan yang sama.
Pj Gubernur, kata dia, harus mengoreksi kebijakan keliru pemimpin sebelumnya. Ke depan, perlu dipilih figur yang memiliki kompetensi, leadership, serta integritas untuk mengurus.
“Saat ini Aceh butuh Kadis Pendidikan yang paham skala prioritas pendidikan serta mampu menerjemahkan kebijakan Pj Gubenur Aceh,” ungkapnya. (IA)
