Batalkan Putusan PN Langsa, Hakim PT Banda Aceh Kurangi Hukuman 2 Terdakwa Narkoba
Terhadap putusan PN Langsa di atas, baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa sama-sama mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 16 Mei 2023 melalui Panitera Pengadilan Negeri Langsa.
Bahkan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masingnya mengajukan memori banding untuk meyakinkan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi agar memberikan putusan yang benar dan adil bagi para terdakwa.
Setelah menimbang memori banding dan juga penerapan ketentuan Undang-undang dalam Putusan terdahulu oleh PN Langsa, Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara tersebut pada tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sehingga akan lebih tepat mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009, yaitu setiap orang penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.
Sehingga, para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang oleh karena itu harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.
Mengacu pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusannya Nomor P197/PID.SUS/2023/PT BNA membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 55/Pid.Sus/PN Lgs tanggal 16 Mei 2023 yang dimintakan banding, dan mengadili sendiri dengan amar putusan antara lain.
Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, tanpa denda, serta memerintahkan barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya 0,23 gram dimusnahkan, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario dikembalikan kepada terdakwa.
“Dalam konteks perkara pidana, permintaan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama adalah hak terdakwa sebagai warga negara dan juga hak pemerintah (eksekutif) yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila telah memenuhi syarat formal dan materil, maka para Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai representasi kekuasaan yudikatif, harus mengadili dan memberikan putusannya terhadap perkara-perkara yang dimintakan banding.
