Dua Mantan Kepala BPKD Lhokseumawe Jadi Tersangka Korupsi PPJ, Termasuk Adik Irwandi Yusuf
LHOKSEUMAWE — Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe telah menetapkan tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kota Lhokseumawe.
Hari ini, Kamis (12/10/2023), bertempat di Kantor Kejari Lhokseumawe, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lhokseumawe Lalu Syaifudin SH MH telah mengeluarkan penetapan lima orang pejabat sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Di antaranya Azwar dan Mawardi Yusuf yang merupakan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe dalam periode yang berbeda.
Azwar menjabat sebagai Kepala BPKD Lhokseumawe tahun 2018-2020 yang sekarang merupakan pensiunan PNS pada 1 Oktober 2023 dengan jabatan terakhir Kepala Inspektorat Kota Lhokseumawe.
Sedangkan Mawardi Yusuf menjabat sebagai Kepala BPKD Lhokseumawe pada tahun 2020-2022 yang sekarang merupakan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan (DKPPP) Kota Lhokseumawe.
Mawardi Yusuf merupakan adik Irwandi Yusuf, mantan Gubernur Aceh.
Kemudian tiga tersangka lainnya yang juga pegawai pada BPKD Kota Lhokseumawe yaitu MD sebagai Sekretaris BPKD, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2018-sekarang.
ASR selaku Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) tahun 2018-sekarang dan SL Bendahara Pengeluaran di BPKD Kota Lhokseumawe tahun 2018-sekarang.
Kelima tersangka saat ini langsung ditahan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II A Lhokseumawe.
Perlu diketahui, dalam kasus ini, Azwar dan Mawardi Yusuf selaku Kepala BPKD dan selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan MD (KPA), ASR (Pejabat Penatausaha Keuangan), dan SL (Bendahara Pengeluaran) telah menandatangani dan bertanggungjawab atas terlaksananya pencairan anggaran belanja (kelengkapan dokumen SP2D) insentif pajak penerangan jalan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
Namun, nyata-nyata bahwa pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan tidak dilakukan serangkaian kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan insentif diterima oleh para penerima insentif secara tidak proporsional karena tidak melaksanakan serangkaian kegiatan pemungutan PPJ yang seharusnya kebenaran materiil dari setiap tahapan proses pencairan diuji oleh para tersangka.
