KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Sumatera Utara, Termasuk Kadis PUPR Baru

Dalam kegiatan OTT ini, KPK mengamankan enam pihak serta uang tunai senilai Rp231 juta yang diduga merupakan sebagian atau sisa komitmen fee dari proyek-proyek tersebut. Asep menegaskan, OTT ini adalah pintu masuk dan KPK akan terus menelusuri serta mendalami proyek atau pengadaan barang dan jasa lainnya.

Raisa Fahira Infoaceh.net

Minggu, 29 Juni 2025 | 13:15 WIB

Daftar Tersangka, Duduk Perkara hingga Total Nilai Proyek

Topan kemudian memerintahkan Rasuli untuk menunjuk Akhirun sebagai rekanan/penyedia, tanpa melalui mekanisme dan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang semestinya, pada proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot, dengan total nilai kedua proyek mencapai Rp157,8 miliar.

Selanjutnya, Akhirun berkoordinasi dengan Rasuli dan staf UPTD untuk mengatur proses e-katalog agar PT DNG dapat memenangkan proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel. Untuk proyek lainnya, disarankan jeda penayangan seminggu agar tidak mencolok.

“Atas pengaturan proses e-katalog di Dinas PUPR Pemprov Sumut tersebut, diduga terdapat pemberian uang dari KIR (Akhirun) dan RAY (Rayhan) untuk RES (Rasuli) melalui transfer rekening. Selain itu, diduga terdapat juga penerimaan lainnya oleh TOP (Topan) dari KIR dan RAY melalui perantara,” jelas Asep.

Baca Juga : TNI Lindungi Jaksa di Aceh, Kejati dan Kodam IM Bahas Kerja Sama

Konstruksi Proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut: Heliyanto, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, bertanggung jawab atas kontrak dan anggaran. Sementara Akhirun (Direktur Utama PT DNG) dan anaknya, Rayhan (Direktur PT RN), telah mendapatkan pekerjaan di Sumut sejak tahun 2023, antara lain:

Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang–Gunung Tua–Sp. Pal XI tahun 2023 (Rp56,5 miliar) oleh PT DNG.
Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang–Gunung Tua–Sp. Pal XI tahun 2024 (Rp17,5 miliar) oleh PT DNG.
Rehabilitasi Jalan Sp. Kota Pinang–Gunung Tua–Sp. Pal XI dan penanganan longsoran tahun 2025 oleh PT DNG.
Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang–Gunung Tua Sp. Pal XI tahun 2025 oleh PT RN.

KPK menduga Heliyanto menerima uang sebesar Rp120 juta dari Akhirun dan Rayhan dalam kurun Maret 2024–Juni 2025. “Penerimaan uang tersebut karena HEL telah melakukan pengaturan proses e-katalog untuk pekerjaan di Satker Wilayah I BPPJN Provinsi Sumut, sehingga PT DNG dan PT RN terpilih sebagai pelaksana pekerjaan tersebut,” kata Asep.

Dari dua konstruksi perkara ini, KPK menduga Akhirun dan Rayhan berperan sebagai pemberi suap dalam kedua kasus. Sementara Topan dan Rasuli diduga sebagai penerima terkait proyek di Dinas PUPR Provinsi Sumut, dan Heliyanto sebagai penerima terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut.

Baca Juga : Anggota DPRA Mawardi Basyah Dituntut 1 Tahun Penjara atas Kasus Kekerasan terhadap Anak