Mereka mendesak pelaku lapangan hingga aktor intelektual represi diadili secara transparan, bukan hanya dijerat mekanisme etik internal.
Koalisi juga menyoroti lemahnya akuntabilitas DPR. Mereka menuntut pimpinan partai menindak anggota yang dianggap memicu kemarahan publik, sekaligus meminta pemerintah dan parlemen memenuhi tuntutan massa terkait lapangan kerja, pembatalan R-KUHAP, hingga penghentian proyek strategis yang merusak lingkungan.
“Tanpa perubahan, negara ini bukan lagi negara demokratis, melainkan negara tirani dalam kemasan baru,” tulis pernyataan itu.
