10 Tahun Jokowi: Kerusakan Hukum yang Terstruktur dan Sistematis
Sebaliknya, mereka yang punya akses kekuasaan dan uang cenderung dilindungi oleh sistem.
Akibatnya, terjadi demoralisasi hukum secara masif. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum.
Ketika hukum tidak lagi menjadi penengah, rakyat cenderung memilih jalan pintas—entah melalui kekerasan, massa, atau diam penuh apatis.
Kini, dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo, pertanyaan besar muncul: apakah pola yang sama akan berulang? Ataukah ada keberanian untuk memutus mata rantai kerusakan hukum yang diwariskan era Jokowi?
Jika tidak ada reformasi serius dalam sektor hukum, maka warisan Jokowi bukanlah pembangunan infrastruktur, melainkan kehancuran sistem hukum yang memerlukan waktu panjang untuk dipulihkan.
Dan jika presiden baru tidak segera bertindak, maka Indonesia akan terus terjebak dalam pusaran hukum yang hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas.
- aparat penegak hukum
- Demokrasi Indonesia
- era Prabowo
- hukum era Jokowi
- hukum tajam ke bawah
- kerusakan sistem hukum
- KPK dilemahkan
- kritik pemerintahan Jokowi
- masa depan hukum Indonesia
- opini politik
- otoritarianisme terselubung
- penegakan hukum Indonesia
- populisme Jokowi
- Reformasi Hukum
- retorika hukum
- sistem hukum rusak
- Sri Radjasa
- warisan pemerintahan Jokowi
