Bela Menteri Bahlil, Golkar: Kebijakan Pro-Rakyat, Lawan Mafia Migas dan Korporasi Tambang
Jakarta, Infoaceh.net — Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang dinilai berpihak pada rakyat kecil, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor pertambangan.
Sarmuji menegaskan bahwa selama ini sektor tambang nasional terlalu lama dikuasai korporasi besar dan kepentingan asing. Langkah Bahlil memperluas akses UMKM ke pengelolaan tambang adalah koreksi penting dan bentuk nyata keberpihakan negara kepada rakyat.
“UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka,” kata Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (8/6/2025).
Ia menyebutkan bahwa kebijakan tambang sebelumnya lebih banyak menguntungkan korporasi dan membuka ruang lebar bagi kepentingan asing, termasuk melalui praktik impor. Kondisi ini membuat UMKM hanya menjadi penonton di tanah sendiri.
“Ini koreksi besar. Kini mereka bisa menjadi pemain utama dalam pengelolaan sumber daya alam negeri sendiri,” tegasnya.
Menurut Sarmuji, Bahlil telah mengambil langkah populis dengan membuka jalan bagi UMKM masuk ke sektor tambang, sekaligus mencabut izin-izin usaha pertambangan (IUP) besar yang selama ini ditelantarkan. IUP tersebut rencananya akan dibagikan kepada pelaku usaha lokal dan masyarakat sekitar tambang.
Kebijakan ini dinilai akan memperkuat pemerataan kesejahteraan dan memperkuat posisi ekonomi rakyat. “Ini langkah maju dan selama ini dirindukan masyarakat,” ujarnya.
Sarmuji juga menyinggung adanya narasi miring yang sengaja digulirkan untuk menjatuhkan Bahlil, terutama oleh kelompok mafia migas dan pihak yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan lama.
Ia menyebut, serangan terhadap Menteri Bahlil terkait penghentian sementara IUP nikel milik PT Gag Nikel di Raja Ampat adalah salah satu contohnya. Padahal, menurutnya, izin tersebut dikeluarkan menteri sebelumnya.
“Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Bahlil, tapi soal bagaimana negara hadir untuk rakyat,” tegasnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu berkomitmen mengawal seluruh kebijakan pro-rakyat di sektor ESDM. Ia menilai Bahlil adalah simbol perlawanan terhadap dominasi segelintir pengusaha besar yang selama ini menguasai sektor energi dan tambang nasional.
“Negara ini bukan milik konglomerat saja. Saatnya rakyat kecil diberi ruang untuk berdaulat atas sumber daya alamnya,” tutup Sarmuji.
