DPRK Aceh Selatan Dinilai Mandul Fungsi Legislasi, Sudah 8 Bulan Tatib Belum Selesai
Bahkan, tak heran jika publik hari ini pesimis terhadap kinerja para wakil rakyat di parlemen, termasuk soal fungsi pengawasan yang dilakukan dengan membentuk pansus yang justru dinilai hanya berakhir dengan cawe-cawe semata, tanpa adanya rekomendasi yang bermakna untuk perbaikan Aceh Selatan nantinya.
Irman mengatakan, ketidakmampuan DPRK Aceh Selatan dalam menjalankan fungsinya dengan maksimal bisa jadi dikarenakan kurangnya produktivitas, tidak efektifnya proses legislasi dan penentuan prioritas yang tidak tepat.
Namun, di balik semua itu bisa saja karena kurangnya kualitas dan kapasitas para wakil rakyat, atau dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok yang dipaksakan mengingat sudah jadi rahasia umum bahwa biaya pemilu lalu mungkin begitu besar dikeluarkan.
“Perlu diingat wakil rakyat digaji dan diberikan fasilitas dari uang negara yang bersumber dari rakyat sudah semestinya menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Jangan sampai DPRK hanya sebatas bicara bagi-bagi tumpuk atau proyek bertajuk pokir semata, tanpa adanya kinerja nyata untuk membangunan Aceh Selatan tercinta,” pungkasnya.
