50 Persen Buat Menteri? Skandal Judi Online Kominfo Seret Nama Budi Arie, Pengamat: Tak Mungkin Tanpa Bekingan
“Namun Terdakwa I, Zulkarnaen Apriliantony, sudah mengamankan agar penjagaan situs tetap berjalan, karena dirinya adalah teman dekat saudara Budi Arie Setiadi,” ucap jaksa dalam dakwaan.
Dakwaan mengungkap bahwa keempat terdakwa—Zulkarnaen, Adhi, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus—memiliki tugas spesifik:
-
Zulkarnaen Apriliantony: penghubung langsung dengan Budi Arie
-
Adhi Kismanto: menyortir situs yang harus dikeluarkan dari daftar blokir
-
Alwin Jabarti Kiemas: bendahara pengatur pembagian hasil
-
Muhrijan alias Agus: penghubung dengan agen website judi
Zulkarnaen juga disebut mengenalkan Adhi Kismanto kepada Budi Arie agar dipekerjakan, meski tanpa gelar sarjana. Adhi akhirnya berperan penting dalam penyaringan situs agar tidak ikut diblokir jika sudah menyetor dana.
Pembagian hasil disebut menguntungkan Budi Arie secara signifikan. Dalam dakwaan, disebutkan bahwa sang menteri meminta jatah sebesar 50 persen dari hasil praktik pengamanan situs.
“Terdakwa dan para pelaku sepakat membagi hasil. Sebesar 50 persen diberikan kepada Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi,” bunyi surat dakwaan.
Saat praktik sempat berhenti pada April 2024, Zulkarnaen disebut kembali menemui Budi Arie di rumah dinas untuk meminta izin melanjutkan kegiatan pengamanan situs. Permintaan tersebut dikabulkan.
“Terdakwa kemudian menemui Menteri Budi Arie Setiadi di rumah dinas Widya Chandra dan mendapatkan restu untuk melanjutkan praktik,” ucap jaksa.
Tak tanggung-tanggung, situs yang diamankan dari pemblokiran jumlahnya disebut mencapai lebih dari 10 ribu, dengan nilai transaksi hingga puluhan miliar rupiah.
Menanggapi dakwaan tersebut, Budi Arie Setiadi membantah keterlibatannya dan menyebut tuduhan itu sebagai narasi jahat yang merusak nama baiknya.
“Itu adalah narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat saya pribadi. Itu sama sekali tidak benar,” kata Budi Arie dalam pernyataan tertulis, Senin (19/5/2025).
Meski membantah, publik menanti langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya untuk membongkar tuntas siapa sebenarnya aktor intelektual di balik skandal besar ini.
