BANDA ACEH — Persoalan keuangan Pemko Banda Aceh hingga saat ini masih memprihatinkan, pasalnya pemerintah kota Banda Aceh belum terlihat melakukan langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022.
Hingga memasuki September 2022 Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota Bakri Siddiq terlihat masih tidak fokus dalam melakukan upaya-upaya kongkret dalam peningkatan PAD dan masih terjebak dengan agenda-agenda serimonial belaka.
Sementara para wakil rakyat duduk di gedung parlemen DPRK Banda Aceh hingga saat ini juga masih terlihat bungkam seribu bahasa.
“Salah satu persoalan yang sangat sakral di Banda Aceh saat ini adalah persoalan capaian PAD, jika tidak segera dilakukan langkah-langkah kongkrit maka proyeksi anggaran belanja dan pendapatan kembali tidak berimbang sebagaimana yang telah disepakati eksektif dan legislatif pada APBK Tahun 2022. Namun, sangat disayangkan hingga saat ini pula DPRK terkesan masih bungkam sehingga fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif itu terlihat loss control atau bahkan bisa dikatakan tak berbuat apa-apa dalam mengawasi persoalan peningkatan PAD,” ujar Koordinator Kaukus Pemuda Kota (KPK) Banda Aceh, Ikhwan Kartiawan kepada media, Ahad, 4 September 2022.
Padahal, jika DPRK memang menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal dan PAD dapat ditingkatkan, maka tambahan besaran alokasi pokir anggota DPRK juga bisa disesuaikan tanpa harus memangkas program usulan gampong atau program kerakyatan.
“Jika kita lihat lebih jauh, sumber alokasi pokir DPRK itu adalah PAD, sehingga apabila PAD rendah maka sangat tidak etis jika pokir DPRK tetap apalagi ditambah. Ini tentunya ibarat setali tiga uang, jika pengawasan lemah, PAD tidak dapat ditingkatkan maka besaran pokir DPRK harus dipangkas total, karena jika tetap dipaksakan maka defisit dalam jumlah besar merupakan sesuatu yang tak dapat dielakkan.
Di samping itu, kita juga harus paham dewan juga manusia, perlu makan dan operasionalnya rutinitasnya tinggi, jika pokirnya tidak diakomodir maksimal juga pasti bakal nyanyi. Sementara, jika akumulasi pendapatan tidak dapat digenjot oleh eksekutif justru ibarat buah simalakama, jika pokir dipaksakan defisit semakin besar, tapi jika pokir tidak diakomodir dewan akan kehilangan sumber pendapatan,” bebernya.
