Bagian Geng Solo, Muslim Arbi Desak Presiden Prabowo Copot Kapolri Listyo Sigit
“Kasus Sambo adalah potret buruk bagaimana kekuasaan di dalam tubuh Polri bisa berjalan brutal dan nyaris di luar kontrol,” tegasnya.
Menurut Muslim Arbi, Presiden Prabowo harus menunjukkan keberanian politik dengan melakukan pergantian Kapolri demi membuka era baru reformasi di tubuh kepolisian. “Jika Presiden ingin membuktikan bahwa hukum tidak tunduk kepada kekuasaan lama, maka langkah pertama adalah mengganti orang yang menjadi simbol kekuasaan lama itu,” jelasnya.
Muslim menyebut bahwa reformasi Polri bukan semata persoalan manajerial, tetapi juga soal loyalitas ideologis. Dalam pandangannya, Presiden Prabowo memerlukan figur Kapolri yang benar-benar netral, profesional, dan tidak terikat pada masa lalu.
“Polri itu alat negara, bukan alat kekuasaan personal. Sudah cukup selama ini hukum diperalat untuk kepentingan politik kelompok tertentu,” ujar dia.
Ketika ditanya siapa yang layak menggantikan Listyo Sigit, Muslim menyebut sejumlah nama dari internal kepolisian yang dinilai bersih dan profesional. Namun ia enggan menyebut nama secara spesifik. Ia hanya menyarankan agar Presiden Prabowo membentuk tim evaluasi independen untuk menilai kinerja dan rekam jejak calon Kapolri berikutnya.
“Presiden jangan bergantung pada rekomendasi kelompok-kelompok lama yang masih bermain. Cukup sudah masa oligarki politik bermain di tubuh Polri,” tambahnya.
Sejak dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024 lalu, Prabowo Subianto memang belum melakukan perombakan besar di institusi Polri. Banyak pihak menilai ini sebagai upaya menjaga stabilitas. Namun sejumlah pengamat politik dan aktivis mulai menyuarakan kekhawatiran jika lambatnya langkah Prabowo bisa membuat agenda reformasi hukum mandek di tengah jalan.
Muslim Arbi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa publik menanti langkah berani dari Prabowo.
“Kalau Prabowo tidak segera bertindak, publik bisa menganggap dia hanya melanjutkan status quo. Padahal rakyat berharap perubahan. Dan perubahan itu harus dimulai dari Polri, yang selama ini menjadi alat represif kekuasaan,” pungkasnya.
