Bandar Sabu Kabur Diduga Dibantu Orang dalam Lapas, Nasir Djamil Desak Kalapas Idi Dicopot
BANDA ACEH— Anggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil meminta agar Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Idi Kabupaten Aceh Timur dicopot terkait kaburnya Usman Sulaiman, terpidana bandar sabu 25 kg dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Zubir Mahmud Aceh Timur.
Nasir Djamil menduga kaburnya terpidana bandar narkoba yang merupakan mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen tersebut karena ada bantuan orang dalam Lapas Idi.
“Kaburnya terpidana bandar narkoba tersebut saya duga karena ada bantuan orang dalam Lapas. Sangat tidak masuk akal terpidana itu bisa kabur tanpa bantuan dari oknum-oknum dari dalam. Karena itu copot dan nonaktifkan segera Kalapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Idi serta petugas yang menjaga terpidana di rumah sakit,” kata Nasir Djamil dalam keterangannya, Ahad (4/6/2023).
Oknum orang dalam Lapas Idi tersebut mereka harus diperiksa secara intensif. Kerja sama dengan lembaga terkait agar dapat dilacak dengan siapa saja terpidana bandar sabu yang kabur itu berkomunikasi sebelum melarikan diri dan siapa saja yang membantu pelarian terpidana itu.
“Saya menduga pelarian ini sudah direncanakan secara matang dan melibatkan juga orang luar Lapas,” sebut Nasir Djamil.
Ketua Forbes DPR RI dan DPD RI Asal Aceh menduga ada setoran dan aliran uang kepada oknum-oknum tertentu baik di Lapas Idi maupun oknum di pusat terkait kaburnya terpidana bandar narkoba tersebut.
“Periksa juga dokter dan petugas kesehatan di rumah sakit Idi yang menangani terpidana bandar narkoba itu selama menjalani pengobatan medis,” tegasnya
Nasir Djamil tidak yakin terpidana bandar narkoba itu bisa ditemukan. Sebab dana untuk mengejar napi yang kabur tidak dianggarkan.
“Dugaan saya kaburnya terpidana bandar narkoba tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres yang akan berlangsung tahun 2024. Bisa jadi para bandar narkoba di Aceh akan mencuci uang mereka dengan cara membiayai kekuatan politik dan orang politik tertentu untuk bertarung dalam konstestasi Pileg dan Pilpres tahun depan,” pungkas politisi PKS ini.
