IMM Minta Bahlil Jangan Jadi Jubir Pemodal
Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 10 Juni 2025, sebagai bagian dari upaya penertiban kawasan hutan dan perlindungan lingkungan di wilayah konservasi tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi yang hadir dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa keputusan presiden merupakan hasil dari koordinasi intensif lintas kementerian terkait, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Sekretariat Kabinet.
Dari hasil koordinasi tersebut, diputuskan bahwa empat dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Raja Amapat resmi dicabut.
“Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ungkap Mensesneg dalam konferensi pers di Kantor Presiden
- aktivisme mahasiswa
- Bahlil Lahadalia
- DPP IMM
- hilirisasi nikel
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
- imm
- kapitalisme ekstraktif
- kehancuran lingkungan
- kejahatan ekologis
- kritik IMM
- masyarakat adat Papua
- Mensesneg Prasetyo Hadi
- Menteri ESDM
- nasional
- Papua Barat Daya
- penataan IUP nasional
- pencabutan IUP
- penjarahan ruang hidup
- peristiwa
- Prabowo Subianto
- prabowo:
- proyek tambang ilegal
- Raja Ampat rusak
- tambang nikel Raja Ampat
- www.infoaceh.net
